Pengamat Politik Sulut Usul Pilkada Diserahkan ke DPRD, Siapa yang Rugi? Ini Argumennya

Dua hal yang masih menjadi tantangan Pilkada. Biaya Pilkada masih dianggap sangat mahal serta efek konflik yang rawan memecah belah.

Pengamat Politik Sulut Usul Pilkada Diserahkan ke DPRD, Siapa yang Rugi? Ini Argumennya
ISTIMEWA
Ferry Liando, Pengamat Politik Sulut membawakan materi pada Election Visit Program KPU RI di Hotel Sangrila Surabaya, Selasa (26/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dua hal yang masih menjadi tantangan Pilkada. Biaya Pilkada masih dianggap sangat mahal serta efek konflik yang rawan memecah belah.

Demikian disampaikan Ferry Liando, Pengamat Politik Sulut ketika membawakan materi pada Election Visit Program KPU RI di Hotel Sangrila Surabaya, Selasa (26/6/2018).

Ironisnya dua masalah besar ini ternyata tidak bersinergi dengan hasil yang diperoleh.

"Kepala daerah yang terpilih kerap hanya memanfaatkan kekuasaanya dengan memperkaya diri, disharmoni dengan pasangannya, keterbatasan inovasi dalam mengembangkan daerahnya serta ada sebagaian yang memiliki rekam jejak moralitas yang tidak patut untuk diteladani," urai Ferry.

Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini tentu melahirkan protes.

Bagi yang berpikir normatif, wacana itu sama dengan tidak menghormati kedaulatan rakyat, tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan sebagian menganggap menentang kearifan lokal.

Bagi yang berpikir pragmatis, rupa-rupa argumentasi bermunculan. Sebagian cukup menggelitik.

Bagi lembaga survey, tentu wacana ini akan mengganggu kerja-kerja profesional mereka karena akan kehilangan pasar.

Bagi media, kontrak iklan pencitraan calon tak akan ada lagi. Bagi pengusaha sablon baik untuk baliho, stiker dan kaos tentu tak ada kesempatan bagi pemesan.

Halaman
1234
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help