Jelang Pilkada Serentak, Website KPU Macet: Pemerintah Belum Pastikan Libur

Dua hari lagi pilkada serentak di 171 daerah. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 serentak pada 27 Juni 2018,

Jelang Pilkada Serentak,  Website KPU Macet: Pemerintah Belum Pastikan Libur
ISTIMEWA
Gudang penyimpanan logistik Pilkada Mitra, Sulawesi Utara, ditinjau Kapolres Minahasa Selatan AKBP FX Winardi Prabowo SIK, Senin (18/6/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Dua hari lagi pilkada serentak di 171 daerah. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 serentak pada 27 Juni 2018, website Komisi Pemilihan Umum (KPU) www.kpu.go.id tidak dapat diakses. Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluh tidak bisa mengecek data daftar pemilih tetap (DPT) dari situs KPU.

Keluhan tersebut salah satunya disampaikan oleh warga Bogor, Maulana yang mengaku tidak bisa mengakses situs KPU siang ini. "Padahal situasinya genting karena untuk cek DPT," kata Maulana.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh Hidayat, warga Sawangan-Depok. Ia tidak bisa mengakses situs KPU untuk melakukan pengecekan DPT siang ini.

Pilkada 2018 serentak akan digelar pada Rabu (27/6/2018) di 171 daerah. Dari jumlah tersebut, terdapat 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun ini. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Berdasarkan pantauan Kontan.co.id, hingga siang ini laman resmi penyelenggara pemilihan kepala daerah ini masih belum bisa diakses baik lewat perangkat mobile maupun personal computer (PC).

Wiranto: Belum ada keputusan libur nasional Pilkada serentak

Meski tinggal lima hari lagi, ternyata tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 belum juga ditetapkan sebagai libur nasional. Hal ini menyusul belum ditekennya keputusan oleh Presiden berupa Keputusan Presiden (Keppres). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Keppres libur Pilkada baru diwacanakan.

Hal itu dia ungkapkan usai memimpin rapat koordinasi persiapan akhir Pilkada Serentak 2018. "Tadi diusulkan oleh KPU, alangkah baiknya jika kemudian diliburkan secara nasional," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6).

Menurut mantan Panglima ABRI itu, usulan KPU tersebut perlu melalui sejumlah proses administrasi di pemerintahan. Oleh karena itu masih membutuhkan waktu hingga ada keputusan. Meski begitu ia memastikan, usulan libur nasional Pilkada Serentak bukan muncul tiba-tiba.

Sebelumnya usul tersebut sudah muncul kepermukaan hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapinya. Wiranto menuturkan, ada yang ingin hari pencoblosan Pilkada Serentak menjadi libur nasional. Itu artinya, libur Pilkada diberlakukan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia.

Namun ucap dia, ada pula yang menilai libur tersebut cukup berlaku di 171 daerah. Sebab Pilkada Serentak hanya digelar di 171 daerah saja.

"Tetapi ternyata dari hasil kajian tadi, dari rapat tadi, ada suatu mobilitas pemilih yang tidak hanya di 171 daerah itu. Mobilitas pemilih ini di seluruh daerah. Ada daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, tapi mungkin ada beberapa pejabatnya, itu KTP-nya domisilinya mungkin masih di tempat lain," kata dia.

"Nah dengan demikian kalau yang diliburkan hanya di 171 daerah, dengan mobilitas seperti itu, maka tentu akan mengganggu kan? Oleh karena itu ya tadi diusulkan oleh KPU, alangkah baiknya jika kemudian diliburkan secara nasional," sambung dia.

Wiranto menyadari hari pencoblosan Pilkada sudah sangat dekat sebab tinggal 5 hari lagi yakni tanggal 27 Juni 2018. Namun ia mengatakan, untuk saat ini, ia bisa bicara agar usulan itu bisa segara ditindaklanjuti. *

Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help