Tajuk Tamu

Menciptakan Pemilu Indonesia Berlandaskan Demokrasi Pancasila yang Berbasis Pelayanan Publik

Perjalanan pemilu di Indonesia sejak pemilu pertama di tahun 1955 memeng telah mengalami begitu banyak transformasi seiring perkembangan zaman

Menciptakan Pemilu Indonesia Berlandaskan Demokrasi Pancasila yang Berbasis Pelayanan Publik
ISTIMEWA
Farland Lengkong 

Tajuk Tamu Oleh Ketua DPD GMNI Sulut-Gorontalo, Farland Lengkong

TRIBUNMANADO.CO.ID - Perjalanan pemilu di Indonesia sejak pemilu pertama di tahun 1955 memeng telah mengalami begitu banyak transformasi seiring perkembangan zaman.

Banyak dinamika politik yang dialami bangsa Indonesia mulai dari zaman orde lama sampai di zaman reformasi bahkan di saat sekarang banyak orang menyebut adalah zaman politik milenial, yang artinya segala sesuatu sudah mengandalkan kemajuan teknologi atau biasa disebut era digital.

Khususnya mengenai kepemiluan memang merupakan bagian penentu bagi setiap Negara dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana rakyat harus memilih dan menentukan pemimpin Negara yang nantinya juga akan menjadi penentu arah dan tujuan Negara kedepan.

Setiap Negara punya system kepemiluan yang berdeda-beda, di Indonesia sendiri secara konstitusional telah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB pasal 22E tentang pemilu, yang telah diturunkan lewat Undang-Undang kepemiluan seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 2017(sedang berlaku sekarang).

 Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah faktor utama yang memengaruhi sejarah perjalanan politik serta pola pikir masyarakat Indonesia.

Tapi seiring perkembangan zaman dengan pengaruh globalisasi juga telah mengikis nilai-nilai pancasila yang merupakan karakter bangsa Indonesia, dimana masyarakat yang semakin tidak peduli atau bisa dikatakan apatis terhadap keadaan Negara.

Budaya persatuan antar sesama warga Negara seakan hampir tidak terlihat khususnya di pemukiman kompleks perumahan kota-kota besar, bahkan tetangga pun sudah tidak saling mengenal.

Keadaan ini seharusnya menjadi contoh kasus krusial  yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah sebagai penyelenggara Negara, sebab ini akan berefek pada tingkat pola pikir masyarakat Indonesia yang tidak lagi akan peduli pada tujuan Negara Indonesia khususnya dalam prinsip persatuan dan kesatuan sebagai bangsa.

Sikap individual yang menjadi kebiasaan pada akhirnya bisa menjadi sebuah budaya dari seseorang akan sangat membahayakan bagi Negara Indonesia ketika setiap warganya yang terhipnotis dengan sikap atau pola pikir tersebut yang secara keterkaitan akan tidak adanya lagi kerjasama baik dalam informasi maupun dalam berbagai hal kebersamaan atau biasa disebut gotong royong.

Halaman
123
Editor: Aldi_Ponge
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved