Anas dan Angie tak Dapat Remisi Lebaran: 83 Napi Koruptor dan 7 Napi Teroris Dikurangi Hukuman

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan hak pengurangan masa hukuman.

Anas dan Angie tak Dapat Remisi Lebaran: 83 Napi Koruptor dan 7 Napi Teroris Dikurangi Hukuman
Warta Kota/Henry Lopulalan
Lucky Sondakh menemani putrinya Angelina Sondakh sempat jatuh pingsan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pencucian uang Nazaruddin. untuk kembali ke LP Pondok Bambu. dari Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (6/12/2012) kemarin. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan hak pengurangan masa hukuman atau remisi khusus kepada sejumlah narapidana dalam rangka hari raya. Untuk Idul Fitri 2018, sebanyak memberikan remisi kepada 83 orang napi kasus korupsi dan tujuh orang napi kasus terorisme.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto, Jakarta,  Rabu (13/6).

"(Napi) Korupsi 83 orang. (Napi) Teroris 7 orang," ujar Ade.

Pihak Ditjen PAS tidak dapat menginformasikan nama-nama napi penerima remisi kali ini karena baru akan diumumkan pada hari-H Lebaran yang diperkirakan jatuh pada Jumat, 15 Juni 2018.

Ia menjelaskan, sebanyak 90 napi penerima remisi itu merupakan bagian dari 80.430 napi beragama Islam di seluruh Indonesia yang mendapat Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2018.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 446 orang napi di antaranya akan langsung bebas mengingat selesainya menjalani masa hukuman setelah dikurangi masa remisi. Sementara sisanya, yaitu 79.984 orang masih harus menjalani sisa masa hukuman setelah dapat remisi.

Sementara, dari data dari Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan lima kantor wilayah Kemenkumham, terbanyak penerima remisi antara lain berada di Jawa Barat (8.654), Jawa Timur ( 6.947), Sumatera Selatan (6.228), Sumatera Utara (5.780), Jawa Tengah (5.717) dan Kalimantan Timur (4.773 ).

Remisi Disebut Hemat Anggaran Makan Napi Rp 32 M

Dalam catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, saat ini terdapat 250 ribu orang napi dan tahanan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas atau daya tampung yang hanya untuk 124 ribu orang.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pemberian remisi tersebut dapat mengurangi kelebihan daya tampung sekaligus menghemat anggaran negara.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved