Larangan Koruptor Nyaleg Bukan Pelanggaran HAM  

Menurutnya hak asasi memilih dan dipilih dapat ditangguhkan dalam kondisi tertentu.

Larangan Koruptor Nyaleg Bukan Pelanggaran HAM   
(Shutterstock)
Ilustrasi korupsi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) untuk DPR atau DPRD, yang diberlakukan KPU, tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah. Menurutnya hak asasi memilih dan dipilih dapat ditangguhkan dalam kondisi tertentu.

Seperti dilansir CNN, hal itu diungkapkan Hairansyah utarakannya saat menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan aturan larangan mantan napi koruptor mendaftar caleg dalam pemilu 2019 yang ditolak DPR hingga pemerintah.

Hairansyah menyatakan hak asasi untuk memilih dan dipilih itu dapat ditangguhkan atau dibatasi dalam kondisi tertentu atau bersifat derogable rights.

Menuruutnya, hak asasi dipilih atau memilih itu tidak sama dengan hak hidup yang sifatnya mutlak, atau tidak memiliki pengecualian sama sekali. Contoh hak asasi yang sifatnya mutlak adalah bebas dari perbudakan. Hak-hak asasi tersebut digolongkan sebagai nonderogable rights.

Dan lanjut, Hairansyah kemudian mengatakan penerapan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota DPR dan DPRD sepenuhnya kewenangan KPU selaku penyelenggara Pemilu. (*)

Editor: Charles_Komaling
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help