Guru di Sitaro Sudah Lama Menunggu Tunjangan Sertifikasi

Pencairan tunjangan sertifikasi guru merupakan kabar yang paling ditunggu oleh para guru di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

Guru di Sitaro Sudah Lama Menunggu Tunjangan Sertifikasi
Dok. HaloMoney.co.id
Ilustrasi uang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pencairan tunjangan sertifikasi guru merupakan kabar yang paling ditunggu oleh para guru di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). 

Kepala Sekolah SMA 1 Ondong, Roswati Papahang mengaku mereka sudah cukup lama menunggu kabar pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut.

Sebab sudah melengkapi semua item yang menjadi syarat untuk melakukan pencairan bahkan pengisian data guru oleh operator sekolah melalui aplikasi data pokok kependidikan (dapodik) sebagai wadah besar semua data pendidik sudah dilakukan.

"Kami sudah mengirim semua berkas yang menjadi syarat untuk penerima sertifikasi, namun sampai saat ini belum juga ada pencairan. Kami tidak tahu ada yang menjadi penyebab sampai terhambat seperti ini," kata Roswati, Rabu (6/6/2018)

Lanjut dia, sebagai seorang guru tunjangan sertifikasi cukup membantu dalam menangani kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Namun karena belum cair, sebagian ditunda dahulu.

"Ada banyak manfaat ketika tunjangan setifikasi cair, kebutuhan keluarga, namun kita harus selektif sehingga kebutuhan tersebut tidak membebankan," kata dia.

Dia sangat berharap agar pemerintah provinsi segera melihat apa yang menjadi penyebab sehingga tunjangan sertifikasi belum juga cair. Terlebih di kepulauan harga kebutuhan tidak sama dengan di Manado.

"Semoga tunjangan sertifikasi tersebut segera cair, agar dapat dimanfaatkan," lanjutnya.

Sementara sejumlah guru juga mengaku sangat membutuhkan tunjangan sertifikasi tersebut, sebab kebutuhan bagi anak sekolah sangat penting.

"Sebagai bawahan hanya menunggu, namun jika berlarut-larut tidak segera cair, bisa saja ngutang, atau kebutuhan lainnya tidak terealisasi," tambah sejumlah guru.

Pencairan tunjangan dilakukan dalam empat tahap selama setahun, atau per triwulan. Dasar pembayaran tunjangan profesi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Penulis: Jhonly Kaletuang
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help