BPK RI Tidak Menyatakan Pendapat Atas LHP Bolmong

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun anggaran 2017

BPK RI Tidak Menyatakan Pendapat Atas LHP Bolmong
TRIBUNMANADO/MAICKEL KARUNDENG
Bupati Bolmong, Yasti S Mokoagow menerima penyerahan LHP dari BPK RI 

Laporan Wartawan Tribun Manado Maickel Karundeng

LOLAK, TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong tahun anggaran 2017, Senin (4/6) di kantor BPK Manado.

Dalam penyerahan LHP yang diterima langsung Bupati Bolmong, Yasti S Mokoagow, BPK RI perwakilan Sulawesi Utara Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas pengelolaan keuangan milik Pemkab Bolmong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang mengatakan, Senin (4/6) malam, permasalahan utama yang mengganjal pemda sehingga mendapat opini TMP adalah nilai total aset yang tidak diyakini kewajarannya.

Hal ini didapatkan BPK setelah Simda BMD (Barang Milik Daerah) dibuka (dibaca) terdapat dua nominal nilai aset yang berbeda. Nilai pertama sebesar kurang lebih Rp 800 miliar sama dengan yang terdapat di Neraca LKPD 2017, sedangkan nominal nilai aset kedua lebih kecil lagi.

Fatalnya yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset setiap tahunnya sejak 2012 justru bukan nilai aset yang ada dalam neraca LKPD, tapi nilai aset kedua yaitu lebih kecil.

Pembacaan simda BMD inipun harus di kantor BPKP RI Jakarta karena simda tersebut tidak dapat di buka di BPKP Manado.
Akibat perbedaan nilai aset inilah sehingga BPK menyatakan tidak meyakini kewajaran nilai aset tersebut.

Pada sambutannya saat menyampaikan pembacaan opini di kantor perwakilan BPK RI di Manado, kepala perwakilan memberikan apresiasi atas upaya penataan aset yang signifikan dari pemda Bolmong.

Namun upaya tersebut terkendala dengan penginputan di Simda BMD saat manajemen aset beberapa tahun yang lalu.

Sementara itu, dilihat dari jumlah temuan yang ada khususnya terkait dengan kepatuhan hanya terdapat beberapa temuan yang berkonsekwensi terhadap pengembalian kerugian daerah, itupun melibatkan pihak ketiga dan bersifat administrasi seperti; denda keterlambatan yang belum ditagih, jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan, kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan.

Halaman
12
Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Ferra Faradila Rizki Sahibondang
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved