Mahfud MD: Yang Dihantam Ibu Mega, dan Saya Harus Lawan

Mahfud menyebut tujuan utama isu ini digulirkan adalah untuk 'menghantam' Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri

Mahfud MD: Yang Dihantam Ibu Mega, dan Saya Harus Lawan
KOMPAS
Mahfud MD 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD, mengungkap, isu gaji fantastis yang diterima para dewan pengarah BPIP telah dipolitisasi segelintir kelompok.

Mahfud menyebut tujuan utama isu ini digulirkan adalah untuk 'menghantam' Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri."Ini kan politik dan yang mau dihantam, Ibu Mega," ujar Mahfud MD di kantor BPIP, Kamis (31/5).

"Karena saya anggota, saya selalu disebut-sebut. Saya nggak bisa dan harus saya harus lawan ini," tegas Mahfud.
Akibat isu tersebut, Mahfud juga sempat jengkel dengan temannya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, di media sosial oleh kader PKS yang tidak disebutkan namanya, Mahfud mengaku dikirimi meme dengan tema 'Saya Pancasila, Saya 100 juta' untuk menyindir gaji dewan pengarah.

"Saya agak jengkel juga. Ada teman dari Yogya anggota PKS, orang ini baik sama saya. dia kirim meme isinya gambar 'Saya Pancasila, Saya 100 Juta.' Orang ini kurang ajar. Akhirnya saya blok," ucap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu malah mempertanyakan gaji yang diterima kader PKS yang menjadi anggota DPR, yang disebut Mahfud lebih besar dari gaji yang diterimanya. "Ini kan PKS tanya anggota DPR-nya berapa nerima perbulan? Pasti dua kali lebih besar (dari BPIP). Anggota saja. PKS itu sudah punya koruptor dua (tapi) mau meluruskan orang dengan cara tidak sopan. Itu yang dipenjara, belum lagi yang dilaporkan, masih dalam proses," ucap Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa gaji pokok BPIP hanya sebesar Rp5 juta.Sedangkan nilai ratusan juta seperti beredar saat ini merupakan akumulasi dari alokasi keuangan lainnya, semisal biaya operasional, dan lain-lain.Karena itu, Mahfud berpandangan hak keuangan yang diterima BPIP justru lebih kecil dibanding pejabat lainnya seperti DPR/MPR dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)."Jadi kami nerima jauh lebih kecil dibanding yang lain," ucap Mahfud.

Mahfud juga memastikan, dirinya sempat menemui Presiden Joko Widodo membahas polemik gaji fantastis yang diterima anggota BPIP. Dalam pertemuan itu, Ia meminta Jokowi untuk mencabut Perpres yang mengatur jumlah gaji anggota BPIP.

"Kita akan minta agar perpres itu dicabut, karena tidak boleh orang digaji tanpa hak. Saya kemarin sudah ketemu Presiden ditemani ibu Yenti Garnasih, lalu rektor Undip Prof Yos Yohan, lalu presiden ditemani oleh Ari Dwipayana, staf khusus," ungkap Mahfud.

Akan tetapi, Mahfud mengatakan pada saat itu Joko Widodo malah menerangkan bahwa gaji pokok anggota BPIP sebenarnya hanya 5 juta rupiah. Mahfud kemudian mempersilakan pihak yang keberatan dengan Peraturan Presiden yang mengatur besaran gaji pimpinan Dewan Pengarah dan Kepala BPIP, agar melayangkan gugatan hukum.

"Kata presiden, saya malah tidak enak membikin bapak-bapak dan ibu di sana menjadi serba disalahkan orang. Itu bukan gaji. Gaji pak Mahfud itu cuma 5 juta. Loh kalau begitu kecil dong saya bilang dibanding dengan yang lain," ujar Mahfud.

"Itu yang ingin saya sampaikan, saya sudah ketemu dengan bapak presiden semalam, dan klir tidak masalah, mau gugat? Gugat! Itu hak setiap orang yang merasa dirugikan menggugat, siapa yang melarang, silakan," ucap Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak meributkan lagi perihal besaran gaji anggota BPIP. "Ibu Sri Mulyani sudah menjelaskan bahwa (100 juta) itu bukan gaji. Gajinya itu cuman 5 juta itu sudah mencakup gaji pokok 5 juta operasional 13 juta, tunjangan kesehatan dan lain-lain," pungkasnya. (*)

Tags
Mahfud MD
Editor: Charles_Komaling
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help