KPU Buat Aturan Napi Korupsi Tak Bisa Nyaleg, PDI-P Sulut Ikut Aturan Saja

DPD PDI-P Sulut belum mengutarakan sikap terkait rencana KPU RI soal pencalonan narapidana (napi) korupsi di pemilihan legislatif.

KPU Buat Aturan Napi Korupsi Tak Bisa Nyaleg, PDI-P Sulut Ikut Aturan Saja
TRIBUN MANADO/RYO NOOR
Kantor DPD PDI-P Sulut. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - DPD PDI-P Sulut belum mengutarakan sikap terkait rencana KPU RI soal pencalonan narapidana (napi) korupsi di pemilihan legislatif.

Franky Wongkar, Sekretaris DPD PDI-P Sulut enggan berkomentar soal sikap PDI-P, akan menolak atau mendukung rencana KPU tersebut.

Ia mengatakan PDI-P ikut saja aturan yang ditetapkan.

"Pertama PDI-P terhadap pencalegakan ini maupun di eksekutif nanti mengikuti ketentuan peraturan negara. Jika negara mensyaratkan harus mengikuti ketentuan," ungkap Wakil Bupati Minahasa Selatan ini.

PDI-P juga punya persyaratan internal, namun Franky tidak mengungkap secara gamblang apa mendukung atau menolak napi korupsi daftar di PDI-P.

"Sekarang aturan tidak mengatur (napi korupsi tak bisa nyaleg) seperti itu, sekali lagi PDI-P ikut persyaratan ditetapkan perundang undangan ditetapkan negara," ujarnya lagi.

Namun PDI-P sejauh ini kata Franky, belum melakukan perekrutan dengan bakal caleg berstatus napi kasus korupsi

"Siapa? Belum ada (napi korupsi)," ujarnya. (Tribun Manado/Ryo Noor)

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved