GAMKI Sulut Dukung Larangan Eks Napi jadi Caleg, Petonengan: Batas Waktu Harus Diatur

GAMKI Sulut mendukung penuh rencana KPU RI, untuk tak mengakomodir ex napi korupsi sebagai calon anggota legislatif.

GAMKI Sulut Dukung Larangan Eks Napi jadi Caleg, Petonengan: Batas Waktu Harus Diatur
TRIBUNMANADO/WARSTEF ABISADA
Jeverson Petonengan 

Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID -- Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulut mendukung penuh rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, untuk tak mengakomodir ex napi korupsi sebagai calon anggota legislatif.

Keputusan tersebut dinilai bisa membuat seseorang jerah dan tak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

"Dari sisi pemberantasan korupsi, penerapan larangan terhadap caleg eks terpidana korupsi akan memberi efek jerah bagi terpidana kasus korupsi, untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi, GAMKI Sulut mendukung larangan tersebut," kata Jeverson Petonengan SH MH, Pelaksana tugas (Plt) Ketua GAMKI Sulut, Senin (28/5/2018).

Kendati mendukung, namun GAMKI Sulut mengingatkan KPU, agar tidak membatasi hak asasi manusia (HAM) secara paten khususnya hak-hak politik.

"Aturan tersebut perlu dikaji dan dipersiapkan dengan baik sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak bertabrakan dengan instrumen HAM. Misalnya, perlu diatut bagi eks terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai legislator selama dua periode berturut turut sejak selesai menjalani hukuman," tuturnya.

Menurut Petonengan, wakil rakyat yang berkualitas juga dihasilkan dari penyelenggaraaan pemilu yang berkualitas serta pengawasan yang maksimal.

"Percuma saja ada aturan tentang pelarangan terhadap eks terpidana korupsi menjadi caleg jika dalam proses penyelenggaraannya setiap caleg bebas melakukan money politik," tukasnya. 

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help