Pernikahan di Bawah Umur, Antara Legislasi dan Harmonisasi Hukum Serta Budaya

Masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia mendadak mengemuka akhir-akhir ini.

Pernikahan di Bawah Umur, Antara Legislasi dan Harmonisasi Hukum Serta Budaya
ISTIMEWA
Lucia I Moga 

Tajuk tamu oleh:
Lucia I Moga
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia mendadak mengemuka akhir-akhir ini.

Utamanya dua anak SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan, mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama.

Calon pengantin wanita baru berusia 14 tahun 9 bulan, dan calon pengantin pria 15 tahun 10 bulan.

Nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah sosial dan masalah hukum.

Pernikahan di Bantaeng membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum nasional dan hukum internasional.

Kenyataan ini melahirkan, minimal dua masalah hukum.

Pertama, harmoninasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain.

Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Hukum Perkawinan Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman
123
Penulis: Nielton Durado
Editor: Alexander Pattyranie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help