BPK Audit Dana Reses Anggota DPRD Sulut Rp 4,5 Miliar, Legislator Antre Diperiksa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menelusuri penggunaan dana reses DPRD tahun anggaran 2017.

BPK Audit Dana Reses Anggota DPRD Sulut Rp 4,5 Miliar, Legislator Antre Diperiksa
NET
Ilustrasiaudit1 

 Laporan wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menelusuri penggunaan dana reses DPRD tahun anggaran 2017.

Sedikitnya 4,5 miliar dana reses tersebut salah pemanfaatannya sehingga harus dilakukan pengembalian lewat Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

BPK RI Perwakilan Sulut yang sedang melakukan audit keuangan Pemprov Sulut pun sudah menggilir pemeriksaan terhadap Pimpinan, Anggota DPRD, dan  stat pendamping  reses.

Informasi di peroleh tribunmanado.co.id, BPK melakukan pemeriksaan berupa klarifikasi pemanfaatan dana reses tersebut di Kantor Gubenrur Sulut, Rabu (16/5/3018) malam hingga dini hari pukul 05:00 WITA.

Sekadar informasi sekali reses Anggota DPRD mengeluarkan dana Rp 50 juta. Setahun dilakukan reses sebanyak tiga kali, atau menghabiskan sekitar Rp 150 juta.

Total ada sebanyak 45 Anggota DPRD yang setiap tahun menyerap aspirasi rakyat lewat reses.

Kepala Bagian Humas BPK RI Perwakilan Sulut, Andi Patiroi membernarkan memang tim BPK sedang dalam proses audit laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, ia tak mengetahui persis jika memang ada anggota DPRD Sulut yang dimintai klarifikasi soal dana reses

"Tim pemeriksa itu punya kewenangan siapa yang akan di sampel diperiksa itu. Hasilnya sepeti apa nanti setelah laporan (Laporan hasil pemeriksaan) keluar," kata dia.

Kata Andi, tak hanya Anggota DPRD yang bisa dimintai klarifikasi melainkan semua yang menggunakan anggaran APBD

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Rine Araro
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help