Upaya Preventif Pemerintah dalam Memberantas Terorisme Lewat Legalisasi RUU Terorisme

Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.

Upaya Preventif Pemerintah dalam Memberantas Terorisme Lewat Legalisasi RUU Terorisme
Efrem JM Walangitan 

Citizen Journalism oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado, Efrem JM Walangitan

 
TRIBUNMANADO.CO.ID - Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.

Tindak pidana Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa atau yang dikenal sebagai Extraordinary Cryme, oleh karena itu perlunya tindakan luar biasa dalam proses pemberantasan tindak pidana terorisme.

Aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air melahirkan banyak dampak negatif yang dapat menimbulkan prasangka negatif antar kelompok masyarakat bahkan mungkin dapat menimbulkan perpecahan yang tentunya merupakan hal yang tidak kita harapkan bersama.

Bukan sekedar aksi teror saja, melainkan tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Dalam amandemen kedua Pasal 28A UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya.

Berdasarkan dengan kenyataan bahwa aksi teror yang senantiasa terjadi, maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membetuk aturan perundang-undangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002.

Pada tanggal 13/05/2018 terjadi bom bunuh diri di tiga gereja di kota Surabaya, jawa timur, kemudian diikuti dengan aksi teror di tempat lain.

Sampai detik ini aksi teror di Indonesia masih terjadi, Mengapa? Salah satunya yaitu karena Lemahnya dasar hukum dari perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga tindakan lembaga yang berwenang dalam fungsi pencegahan tindak pidana terorisme menjadi terbatas.

Undang-undang ini dianggap lemah karena belum berhasil mengurangi terjadinya aksi teror di tanah air dan bahkan semakin banyak terjadi aksi teror pada pekan terakhir ini.

Sejauh ini baik itu POLRI, TNI,  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Badan Intelijen Negara (BIN) telah melaksanakan tugas dan kewajibannya semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tetapi adapun pengakuan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa “kita tidak memiliki aturan undang-undang yang kuat” mengenai tindak pidana terorisme. Maka dari itu perlunya merevisi Undang-undang Terorisme guna untuk menegaskan kembali tugas dan wewenang dari pihak yang berkewajiban untuk mengurusi masalah pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain POLRI, TNI, BNPT, BIN, dan lain sebagainya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengajukan  revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sejak Februari 2016. Kemudian pada selasa (15/4/2018) Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada DPR dan Kementrian terkait, yang berhubungan dengan revisi UU Terorisme yang sudah kita ajukan pada februari 2016 lalu, artinya sudah dua tahun untuk segera diselesaikan pada sidang 18 Mei yang akan datang.

Tentunya selain pemerintah, kita juga sebagai masyarakat Indonesia berkewajiban untuk mengemban tugas yang sama yakni senantiasa membantu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam proses melaksanakan pemberantasan tindak Pidana terorisme di Indonesia.

Editor: Aldi_Ponge
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved