Senator Benny Rhamdani Prihatin Terkait Pekerja Asal Sulut yang Di-PHK Freeport

Benny Rhamdani mengatakan sangat prihatin terkait dengan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 700 tenaga kerja asal Sulut oleh PT Freeport.

Senator Benny Rhamdani Prihatin Terkait Pekerja Asal Sulut yang Di-PHK Freeport
TRIBUNMANADO/HANDHIKA DAWANGI
Benny Rhamdani saat berdiskusi dengan PMII di Tuminting, Sabtu (5/5/2018) siang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Senator asal Sulut Benny Rhamdani mengatakan sangat prihatin terkait dengan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 700 tenaga kerja asal Sulut oleh PT Freeport.

"Ini memprihatinkan. Saat ini mereka butuh ada pihak mewakili institusi kenegaraan melakukan advokasi dan pembelaan minimal menyelamatkan mereka pada posisi di PHK," ujar Benny, Minggu (6/5/2018).

Lanjut Benny, yang kedua pihak institusi kenegaraan harus melakukan langkah bagaimana memberikan jaminan atau bernegosiasi kembali agar mereka bisa masuk dan diterima kembali menjadi pekerja. Kalau itu menjadi pilihan mereka.

Kata Benny, pihak yang harus mengambil inisiatif pertama, tentu lembaga negara pusat. Tidak hanya untuk pekerja asal Sulut. Tetapi seluruh tenaga kerja Indonesia yang di PHK Freeport.

"Untuk Sulut ini harus sinergis antara teman-teman asal Sulut di DPR RI, DPD RI, dengan pemerintah daerah bisa diwakili oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Kata Brani sapaannya, pemerintah dan DPRD Sulut harus segera mengambil langkah.

"Saya tidak tahu apakah pemprov sudah tahu atau tidak dan apakah sudah mengambil tindakan.
Tapi saran saya butuh tindakan cepat langsung datang ke Papua untuk mengambil langkah penanganan serius," ujar Brani.

Brani mengatakan. Mewakili DPD, dirinya mengambil sikap siap untuk itu.

"Sekalipun misalnya provinsi dan DPRD belum mengambil sikap. Ini menjadi catatan untuk saya mengambil langkah. Saya akan melaporkan ke pimpinan DPD dan akan rembuk dengan senator asal Sulut. Kemudian kita akan mengajukan nota sikap ke DPD agar mengambil langkah cepat. Apakah bersama pemprov atau hanya DPD sendiri. Kita akan tetap jalan. Ini menyangkut nasib dari warga Sulut di luar daerah," ujar dia.

Brani mengatakan pengungsi yang datang dari luar masuk Sulut aja diurus baik-baik. Diberikan tempat tinggal, kita alokasikan APBD untuk mereka bisa makan dan hidup bertahan di Sulut. Bahkan sebagian besar mereka menjadi warga Sulut.

"Itu pun bisa. Ini bicara khusus warga Sulut yang butuh tindakan cepat," ujar Brani.

Penulis: Handhika Dawangi
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved