Hanif: Berpikir Pemerintah Datangkan Buruh China itu Jahat

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai polemik mengenai maraknya tenaga kerja kasar asal China membuat bangsa Indonesia menjadi tidak produktif

Hanif: Berpikir Pemerintah Datangkan Buruh China itu Jahat
Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menilai polemik mengenai maraknya tenaga kerja kasar asal China membuat bangsa Indonesia menjadi tidak produktif karena sudah bermuatan politis.

Diketahui, polemik banjirnya tenaga kerja kasar asal China menguat usai pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Karena kalau secara politis menurut saya ini enggak produktif buat bangsa ini," ucap Hanif di kawasan Kota Tua, Jakarta, sabtu (28/4).

Hanif mengamini memang ada tenaga kerja kasar asal China di beberapa daerah yang diduga ilegal. Pemerintah tetap akan menindaktegas ketika menemukan TKA pekerja kasar, misalnya dengan memulangkannya.

Hanif menegaskan tenaga kerja asing (TKA) dari mana pun asal negaranya, tidak boleh bekerja kasar di Indonesia. Sejak dulu larangan itu telah diterapkan. TKA, kata Hanif, hanya boleh bekerja di Indonesia dalam jabatan tertentu dengan level menengah ke atas.

"Soal yang kasar itu kasus. Jangan pernah berpikir kalau pemerintah mendatangkan pekerja kasar, itu jahat," kata Hanif dengan ketus.

Tolak Hiperbola

Hanif lalu menganggap wajar jika masyarakat cemas TKA bakal membanjiri Indonesia pasca pemerintah menerbitkan Perpres No. 20 tahun 2018. Namun, menurut Hanif, jangan dilebih-lebihkan. Apalagi jika sampai dipolitisasi dan

"Khawatir ya boleh, tapi jangan terlalu. Yang kita tolak upaya hiperbolisasi dari isu ini. Karena ini sudah berkali-kali isu ini muncul. Sekarang mau tahun politik naik lagi, itu apa namanya?" kata Hanif.

Sebelumnya, komisioner Ombudsman Laode Ide menyatakan bahwa pertambahan tenaga kerja kasar asal China sangat tinggi. Pertambahan itu lebih besar dibanding sektor pekerjaan lainnya.

Menanggapi hal itu, Hanif berencana melihat data temuan Ombudsman terlebih dahulu. Apalagi, Ombudsman tidak menyebut angka secara spesifik

Editor: Fernando_Lumowa
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help