IPK Gelar Acara Pengambilan Sumpah Psikologi Klinis dan Uji Kredensial

“Anggota IPK – HIMPSI tersebar di 30 provinsi di Indonesia, yang di kelola oleh perwakilan Wilayah di bawah Koordinasi IPK Pusat."

IPK Gelar Acara Pengambilan Sumpah Psikologi Klinis dan Uji Kredensial
TRIBUNMANADO/SYAFRIL
psikologi klinis 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ikatan Psikologi Klinis Pusat menunjuk Ikatan Psikilogi Klinis wilayah provinsi Sulawesi utara untuk menggelar acara Pengambilan Sumpah Psikologi Klinis dan Uji Kredensial, acara di gelar mulai  tanggal 19 – 21 April 2018.

Dalam acara  tersebut diselenggarakan juga Workshop “ Asesmen, Diagnosa, Laporan, Intervensi CBT-BA dalam Kasus Kekerasan”, dengan Narasumber Dra. A. Kasandra Putranto, Ketua ikatan psikolog klinis Jakarta, di Grand Puri Hotel Manado.

Hanna Monareh, Ketua Ikatan Psikilogi Klinis Sulut dalam sambutannya menjelaskan bahwa Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPKI) adalah sebuah asosiasi / ikatan minat keilmuan dan praktek spesialis psikologi yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia.

IPK-HIMPSI beranggotakan praktisi baik yang  bekerja di lingkungan pemerintahan, swasta, praktis pribadi, akademisi, dan ilmuan yang memiliki minat di bidang psikologi klinis.

“Anggota IPK – HIMPSI tersebar di 30 provinsi di Indonesia, yang di kelola oleh perwakilan Wilayah di bawah Koordinasi IPK Pusat, sampai dengan tahun 2017 Ikatan Psikologi Klinis sudah tiga kali menyelenggarakan konferensi nasional," jelas Hanna.

Lanjutnya, "dalam pengembangan diri, peningkatan kompetensi dan pelayanan kesejahteraan, psikologi klinis dilandaskan pada kode etik psikologi Indonesia, dengan dukungan undang – undang RI No 36 Tahun 2014, tentang tenaga kesehatan termasuk psikologi klinis. Juga peraturan menteri kesehatan RI No 45 tahun 2017 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik psikologi klinis. Hal ini yang menuntun kami untuk memberi pelayanan terbaik di dalam membantu meningkatkan kesehatan mental masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Utara."

Prof. Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen. Psi, Klin dalam penjelasannya menyebut, sumpah profesi psikolog klinis memang diharuskan, sebagai bagian dari anggota dari tenaga kesehatan, dengan harapan agar para profesional bisa berjalan berdasarkan koridor etika profesi, serta dapat mempertahankan dirinya sebagai profesional, dan pengguna profesi juga harus dilindungi  hakekat kemanusiaannya,  jangan sampai ada mal praktek.

"Dalam sumpah profesi para profesional disumpah dengan disaksikan oleh para pemuka agama, agar ada pemaknaan sakral di dalam profesi itu juga di libatkan," tambah Prof.  Sawitri.

Lanjutnya, uji kredensial merupakan tuntutan dari departement kesehatan, karena sejak tahun 2017 IPKI sudah punya legalitas UUD No 36 dari Nakes (tenaga kesehatan).

"Ini menuntun agar setiap psikolog klinis yang berpraktek itu harus melalui uji kredensial yang terkait dengan pengujian kemampuan, dan potensi oleh psikolog tersebut pada saat memberikan pelayanan. Itu di cek kemampuannya,  karna  seorang psikolog klinik itu seorang saintis dan sekaligus praktisi, dia harus memiliki ilmu dan juga orang praktis," tutur Prof Sawitri.

Acara ini juga ikut dihadiri Pengurus Ikatan Psikologi Klinis Indonesia,  Kepala Majelis Tenaga Kesehatan Prov Sulut, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sulawesi Utara, dan  para peserta dari wilayah Indonesia bagian Timur, Kendari, Palu, Ternate, dan Sulawesi Utara. (*)

Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help