TribunManado/

15 ASN di Bolmong Bakal Kena Sanksi Disiplin, Bonde Sebut Kasus Perceraian Mendominasi 

Sejumlah ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, bakal dijatuhkan hukuman sanksi disiplin.

15 ASN di Bolmong Bakal Kena Sanksi Disiplin, Bonde Sebut Kasus Perceraian Mendominasi 
TRIBUN MANADO/MAICKEL KARUNDENG
Abdussalam Bonde

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, bakal dijatuhkan hukuman sanksi disiplin.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Ambah melalui Kepala Bidang Displin, Fasilitas Profesi dan Informasi Aparatur Abdussalam Bonde berkata, Selasa (17/4/2018), bahwa sebanyak 15 ASN akan diberikan hukuman disiplin.

Pemberian sanksi dikarenakan para ASN telah melanggar kode etik sebagai aparatur, dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010.

"15 ASN yang mengikuti sidang kode etik, rata-rata didominasi kasus perceraian. Selain perceraian, ada juga kasus perselingkuhan. Saat ini ada 10 kasus perceraian, dua kasus perselingkuhan, dan tiga kasus pelanggaran kode etik," ujarnya.

Bonde menjelaskan, sanksi yang akan diberikan nantinya ditentukan pada saat putusan majelis sidang kode etik.

Sedangkan untuk pelaksanaan sidang kode etik, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan.

Namun, jika sudah mengikuti sidang kode etik, otomatis akan ada sanksi yang diberikan.

"Dari 15 ASN yang disidang terdapat satu ASN yang terancam dipecat dengan tidak hormat, karena yang bersangkutan tidak masuk selama 60 hari. Sementara kasus perselingkuhan akan diberikan sanksi lagi. Aturannya, jika laki-laki yang terbukti berselingkuh, maka sanksi yang diberikan penurunan pangkat. Tapi kalau perempuan bisa saja dipecat dengan tidak hormat. Sedangkan kasus cerai mungkin hanya diberikan pembinaan saja," ucapnya.

Pihaknya sudah mengajukan nama-nama untuk dilakukan sidang kode etik.

Pemberian sanksi kepada ASN merupakan amanat dan aturan perundang-undangan sebagai aparatur (Abdi Negara).

Apalagi di bawah pemerintahan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Wabup Yanny Ronny Tuuk serta Sekda Tahlis Gallang, terus melakukan penataan disiplin birokrasi.

Hal ini dilakukan, agar para ASN betul-betul bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

"Penataan disiplin itu sangat penting. Jika melakukan pelanggaran, maka wajib diberikan sanksi. Ini juga agar ada efek jera bagi ASN," tutupnya. (Tribunmanado.co.id/Maickel Karundeng)

Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help