KEK Bitung Menanti Hak Pengelolaan, Pemprov Klaim Sudah Ada Investor Menanti

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum juga beroperasi, pemerintah harus menyelesaikan kendala sebelum tenggat waktu 16 Mei 2018.

KEK Bitung Menanti Hak Pengelolaan, Pemprov Klaim Sudah Ada Investor Menanti
TRIBUN MANADO/RYO NOOR
Penertiban lahan KEK di Bitung, Sulawesi Utara.

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum juga beroperasi, pemerintah harus menyelesaikan kendala sebelum tenggat waktu 16 Mei 2018.

Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setdaprov Sulut Franky Manumpil menyampaikan masalah KEK menyangkut lahan sudah diselesaikan

"Kalau sekarang masalah tanah sudah selesai" kata dia kepada TribunManado.co.id, Sabtu (14/4/2018).

Sebelumnya memang lahan KEK ditempati warga, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemkot Bitung harus turun tangan menertibkan.

Lahan beres tapi pemprov belum juga mengantongi sertifikat hak pengelolaan (HPL)

"Dari BPN keluarkan sertifikat sementara di proses," ujar kata dia.

Franky mengatakan, ada sedikitnya 12 investor yang siap kerja sama, jika rampung KEK akan diluncurkan.

Nantinya Badan Usaha Daerah akan menjadi Badan Pengelola KEK, tanggung jawab ini diberikan kepada PT Membangun Sulut Hebat.

"Memang turan mesti kerja sama dengan badan usaha daerah, sesuai Perpres," kata Franky.

PT MSH adalah perusahaan daerah bentukan Pemprov Sulut.

Di pemerintahan Olly Dondokambey sebagai Gubernur, PT MSH diberi peran strategis.

Selain menangani KEK Bitung, PT MSH dilibatkan dalam rencana reklamasi Teluk Manado Utara. (Tribun Manado/Ryo Noor)

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved