Wakil Ketua DPD RI Minta Dukungan Unsrat Terkait RUU Daerah Kepulauan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua DPD RI Letjen (Marinir) Purn Nono Sampono meminta dukungan  Unsrat agar Rancangan Undang-undang tentang daerah kepulauan bisa gol.

Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum yang dipimpinnya, Kamis (12/4/2018) di ruang Fakultas Perikanan dan Kelautan Unsrat Manado.

"Saya minta dukungan dari pihak Unsrat agar ini bisa secepatnya jadi undang - undang," kata dia.

Menurut Nono, RUU tersebut akan mewujudkan pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal dari daratan.

Sebut dia, wilayah kepulauan bakal mirip aceh dan papua, yakni daerah otsus.

"Mereka mendapat dana khusus," kata dia.

Sebut dia, Sulut yang merupakan daerah kepulauan bisa beroleh dana sekitar Rp 11 triliun.

Nono membeber, RUU ini dikerjakan selama 14 tahun. Ia optimistis RUU itu segera rampung.

"Presiden Jokowi sangat merespon baik, beberapa kepala daerah serta sejumlah universitas mendukung penuh, saat ini sudah dibentuk Pansus," beber dia.

Dikatakan Nono, pembangunan Indonesia saat ini salah konsep dikarenakan mengarah ke darat.
Padahal masa depan negara ini ada di lautan.

"Kondisi geopolitik dunia saat ini menunjukkan perkembangan pesat di pacific, tujuh puluh persen perdagangan dunia ada di kawasan ini, menyebabkan perairan di pasifik sangat penting, dan Indonesia ada di posisi strategis," kata dia.

Ungkap dia, sebagai negeri maritim terbesar dunia, pendapatan Indonesia dari sektor laut kelautan sangat kecil.

Belum mencapai 20 persen."Bandingkan dengan Cina  yang mencapai hampir 48 persen, padahal mereka negara daratan," kata dia.

Sampono membeber, Presiden Jokowi sudah di jalan yang benar dengan konsep Indonesia poros maritim dunia.

"Sayangnya di saat beliau bekerja serius, kalangan lain malah terus menyerangnya, energi bangsa terkuras dengan hal hal seperti ini," kata dia.

Rizal Rompas dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsrat mengatakan, pihaknya mendukung penuh perjuangan Nono cs.

"Penjelasan pak Nono tadi mencelikkan mata kami, memang sudah seharusnya pembangunan Indonesia mengarah ke maritim," beber dia.