Eman Buka Sosialisasi Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah

Eman Buka Sosialisasi Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat
TRIBUNMANADO/FERDINAND RANTI
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (11/4/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (11/4/2018).

Eman mengatakan, di tengah-tengah upaya dan langkah kita bersama untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih, serta dalam kerangka untuk menumbuh kembangkan sikap mental birokrasi pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.

Maka pemerintah perlu melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

"Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya kriminalisasi birokrasi yang sering menjadi momok pokok bagi para pejabat dalan menjalankan roda pemerintahan, hadirnya UU ini bisa menjadi pegangan bagi kalangan birokrasi serta aparat penegak hukum," kata Eman.

Wali Kota menegaskan jika ada pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melakukan penggaran adiminstratif, pejabat tersebut diproses secara administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan.

"Kehadiran Undang-undang tersebut sangat penting mengingat instrumen hukum administrasi pemerintahan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintahan, ini merupakan langkah kongkret untuk menciptakan pemerintahan yang tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kota Tomohon yakni Ketua DPRD Kota Tomohon Ibu Ir Miky J L Wenur, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Edy Winarko SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Tondano Julien Mamahit SH MH, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Nixon Purnama STh, dan Kapolres Tomohon AKBP I Ketut Agus Kusmayadi 

Penulis: Ferdinand_Ranti
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved