Tak Netral di Pilkada, Hukum Tua Amongena Satu Divonis 1 Bulan Kurungan

Majelis Hakim PN Tondano menyatakan Belly Memah Hukum Tua Desa Amongena I, terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Tak Netral di Pilkada, Hukum Tua Amongena Satu Divonis 1 Bulan Kurungan
TRIBUNMANADO/FERDINAND RANTI
Suasana sidang vonis hukum tua Amongena Satu di PN Tondano pada Selasa (10/4/2017) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tondano menyatakan Belly Memah Hukum Tua Desa Amongena I, Kecamatan Langowan Timur terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Hal itu disampaikan majelis Hakim Paul Pane SH selaku Ketua serta dua hakim anggota masing-masing Mariany Korompot SH dan Paula Roringpandey SH dalam sidang putusan dugaan pelangaran Pemilu yang dilakukan Memah, Selasa (10/4/2018.

Oleh karena itu Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman pidana kurungan badan selama satu bulan dan denda Rp 5 Juta dengan subsidier satu bulan penjara.

Majelis pun memberikan waktu selama tiga hari terhadap Memah maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk berpikir apakah akanbanding atas putusan itu.

Memah sendiri belum memberikan komentarnya atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya.

Parsaoran Simorangkir SH , JPU menyatakan jika apa yang diputuskan oleh Majelis Hakum sudah terbaik. Namun pihaknya masih akan tetap memanfaatkan waktu yang diberikan Majelis untuk berpikir apa akan banding atau tidak.

"Kami masih akan berpikir selama tiga hari ini yang diberikan Majelis apakah mau banding atau tidak atas putusan tersebut," kata Simorangkir.

Dikatakan Simorangkir jika hal ini kiranya bisa menjadi peringatan bagi seluruh Kumtua di Minahasa untuk tidak main–main dengan aturan.

Sehingga diharapkan untuk tetap menjaga netralitas sesuai aturan guna kemurnian pesta demokrasi di Kabupaten Minahasa.

Pimpinan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa Rendy Umboh mengatakan jika putusan itu sudah merupakan bagian dari penekan keadilan Pemilu sesuai tugas pihaknya.

Apalagi dirinya menilai jika hal itu ada asas kemanfaatan hukum bagi penyelenggaran Pemilu dalam konteks demokrasi.

"Semoga ini bisa jadi efek jera bagi para Kumtua, Aparatur Sipil Negara dan terkait lainnya yang dilarang Undang–Undang untuk tidak ada yang berpihak lagi kepada calon tertentu, jika ingin tidak berhadapan dengan hukum maka netral saja," kata Umboh.

Penulis: Ferdinand_Ranti
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved