Rapat Pembahasan Ranperda Hanya Dihadiri 2 Anggota Pansus DPRD Mitra

Rapat panitia khusus (pansus) penyelengaraan kearisipan DPRD Kabupaten Mitra dengan instansi terkait,

Rapat Pembahasan Ranperda Hanya Dihadiri 2 Anggota Pansus DPRD Mitra
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Rapat panitia khusus (pansus) penyelengaraan kearisipan DPRD Kabupaten Mitra dengan instansi terkait, Bagian hukum dan dinas kearsipan daerah hanya diikuti dua orang personil Pansus DPRD Mitra, pada Kamis (5/4/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Rapat panitia khusus (pansus) penyelengaraan kearisipan DPRD Kabupaten Mitra dengan instansi terkait, Bagian hukum dan dan dinas kearsipan daerah hanya diikuti dua orang personil Pansus DPRD Mitra, pada Kamis (5/4/2018).

"Untuk pansus ini ada delapan orang, tidak masalah hanya dua orang karena tahapannya sudah finalisasi, berbeda kalau masih tahap pembahasan harus dihadiri semua anggota pansus," kata Hans Mokat sekretaris DPRD Mitra, di kantornya Kamis kemarin.

Kedua personil yang hadir yakni Kisman Hala dan Tenny Naray sementara anggota pansus lainnya sedang mengawal masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Malaysia dan mengalami tindak tidak wajar dari majikannya.

"Keberangkatan mereka situasional. Jadi Rabu kemarin menerima aspirasi dari keluarga TKI pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, kemudian hari ini pergi ke kementrian tenaga kerja dan transmigrasi," jelasnya.

Personil pansus yang pergi mengurus masalah TKI ilegal asal daerah Tombatu Mitra, adalah personil Komisi I DPRD Mitra, Corry Kawulusan, Jois Tuda, Christianov Mokat dan Fanly Mokolomban.

Mengenai ranperda kearsipan yang sedang difinalisasi, setelah ini ada perubahan dan penyesuaian pasal kemudian diajukan ke provinsi, yang nantinya akan menjadwalkan untuk fasilitas ranperda dari DPRD Mitra.

Kisman Hala, Sekretaris pansus mengatakan rapat finalisasi terkait ranperda penyelengaraan kearsipan, masih akan melakukan pertemuan lanjutan untuk penyempurnaan sebelum dibawa ke provinsi Sulut untuk di fasilitas oleh Biro Hukum.

"Ada beberapa bagian yang disempurnakan dan diperbaiki. Kami minta tambahan Bab larangan dan sanksi. Karena Perda ini akan efektif kemudian hari kalau ada pasal yang berhubungan dengan sanksi administrasi dan pidana, ketika ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang lalau dalam lakukan perda ini dengan sengaja akan ada sanksi," urainya.

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help