Pilkada Serentak

Jenderal Tito: Polisi Stop Dulu Tangani Kasus Paslon, Polisi Tak Mau Dianggap Berpolitik

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan sikapnya tentang polemik penetapan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak

Jenderal Tito: Polisi Stop Dulu Tangani Kasus Paslon, Polisi Tak Mau Dianggap Berpolitik
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan sikapnya tentang polemik penetapan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tito mengatakan, penetapan status sebagai tersangka atau tindakan penahanan terhadap seorang calon kepala daerah harus dilakukan sebelum penetapan yang bersangkutan sebagai peserta Pilkada oleh KPUD. 

Bukan sebaliknya, saat sudah penetapan sebagai pasangan calon peserta Pilkada oleh KPUD, baru dinyatakan sebagai tersangka. Kata Kapolri, itu perlu dilakuKAN agar fair.

"Sehingga fair," ujar Kapolri usai rapat bersama Komisi III DPR RI, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dengan penetapan tersangka, atau tindakan hukum berupa penahanan terhadap calon kepala daerah sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon di Pilkada, lanjut Kapolri, partai-partai bisa memahami bahwa calon mereka terlibat kasus pidana.

Partai politik punya alternatif, bisa menyiapkan pasangan yang lain.

"Tapi kalau sudah ditetapkan KPUD sebagai paslon, yang kasihan partai dan para pendukungnya. Karena tidak punya alternatif lagi untuk mencalonkan yang lain," kata dia.

Kata Kapolri, hal itu akan sangat menguntungkan kubu lawan.

Dia melanjutkan, daripada Polri dianggap ikut berpolitik dan menguntungkan salah satu kubu paslon, keputusannya Kapolri memerintahkan jajarannya menunda sementara proses hukum calon kepada daerah sampai penetapan pemenang Pilkada. 

 "Apalagi Polri itu menangani banyak perkara, ada korupsi, penggelapan dan pencermaran nama baik dan lainnya. Bayangkam kalau setiap lawan politik, tiap kali dapat informasi sedikit langsung lapor polisi dan minta agar segera diproses. Kemudian dalam proses yang bersangkutan dipanggil terus, maka jebloklah elektabilitasnya," kata Tito Karnavian.

"Daripada polri dianggap berpolitik, saya sampaikan proses hukum kepada paslon stop dulu, tunda. Bukan dihentikan! Tapi ditunda sampai dengan penetapan pemenang. Menang atau kalah, kembali proses," kata dia.

Kecuali, jelas Kapolri, itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kasus pidana UU Pemilu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kata Kapolri: Biar Fair, Lakukan Penetapan Tersangka Sebelum KPUD Tetapkan Paslon Kepala Daerah, http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/15/kata-kapolri-biar-fair-lakukan-penetapan-tersangka-sebelum-kpud-tetapkan-paslon-kepala-daerah?page=all.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin

Editor: Aswin_Lumintang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help