Soal Taksi Online, Pemprov Sulut Perlu Lihat Banyak Aspek

Pembatasan kuota driver online di Sulawesi Utara menjadi bahasan alot untuk menerbitkan

Soal Taksi Online, Pemprov Sulut Perlu Lihat Banyak Aspek
Ilustrasi taksi online 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pembatasan kuota driver online di Sulawesi Utara menjadi bahasan alot untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Sulut. Rencananya Pemerintah Provinsi Sulut membatasi 997 driver online di Sulut.

Rencana itu telah menulai gelombang protes dari pelaku transportasi daring (online) di daerah ini. Mereka mendatangi Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut untuk menyampaikan ketidaksetujuan.

Persoalan krusialnya antara lain pembatasan jumlah drive online, selain masalah kir kendaraan dan beberapa lainnya. Diperkirakan hanya 10 persen jumlah taksi online saja yang akan terakomodir jika aturan ini diberlakukan.

Pakar Komunikasi dan Sosial Sulut Edmon R Kalesaran mengatakan, Pemprov Sulut perlu melakukan komunikasi yang tegas dan berani mengambil keputusan terkait kisruh transportasi online.

Pemprov harus mempertimbangkan keseimbangan yang jelas dan terukur. "Jangan melihat dari satu aspek saja. Pemerintah perlu melihat juga aspek-aspek kehidupan masyarakat dari berbagai golongan, dan strata sosial," kata alumnus Ilmu Komunikasi, Fisip, Unsrat ini kepada tribunmanado.co.id, Selasa (13/3/2018) sore.

Lulusan master Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung itu menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan analisis pasar dan konsumen.

Pendapatan masyarakat, pelaku transportasi konvensional dan online harus berimbang. "Apabila tidak dikaji secara terukur tetap saja akan berimbas pada kekisruan atau konflik sosial secara bergantian menuntut keinginan masing-masing baik itu transportasi online maupun transportasi konvensional (mikrolet)," kata Kalesaran.

"Fenomena ini akan berulang kali terjadi bila tidak diatur dengan baik karena bisa mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat Manado dan Sulut pada umumnya," ujar Dosen Fisip Unsrat ini.

Lanjut dia, diperlukan proses komunikasi yang baik antara semua pihak dan juga saling pengertian serta harus menaati aturan yang sudah ditetapkan bersama. "Kalau pemerintah tidak tegas mengatur kuota taksi online akan berdampak pada masalah sosial baru, transportasi konvensial akan terjepit buntutnya terjadi konflik sosial lagi, karena masaah kesejahteraan mulai tdk berimbang," ujar Kalesaran. (ind)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help