Sehan Singgung 43 Juta Pemilih Pilpres, Mendagri Diminta Sahkan Daerah Pemekaran

Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkonas CDOB)

Sehan Singgung 43 Juta Pemilih Pilpres, Mendagri Diminta Sahkan Daerah Pemekaran
ISTIMEWA
Sehan Landjar 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkonas CDOB) mendesak pemerintah dan DPR RI segera menindaklanjuti pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya atau BMR, Kota Langowan, Kota Tahuna, dan Kabupaten Talaud Selatan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Forkonas CDOB Sehan Landjan saat audiensi dengan Komisi II DPR RI, seperti dirilis ke via WhatsApp tribunmanado.co.id, Senin (12/3/2018) tengah malam. Sehan mengatakan, usulan pembentukan CDOB se-Indonesia yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 31 sampai pasal 43.

Dijelaskannya, paling lambat dua tahun sejak disahkannya UU dimaksud, pemerintah harus segera menindaklanjuti usulan pembentukan CDOB sesuai aturan berlaku.

"Namun sampai saat ini pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum mau menindaklanjuti dengan dua alasan, yaitu kemampuan keuangan negara dan kedua banyak DOB hasil pemekaran sampai tahun 2008 yang gagal, atau tidak ada kemajuan," katanya.

Teriakan tuntutan dari 314 perwakilan DOB menggema saat manifesto politik yang ditandatangani Ketua Forkonas CDOB Sehan Landjar dibacakan di hadapan Komisi II DPR RI, Senin dua hari lalu.

Satu poin di antara manifesto politik itu meminta DPR dan DPD segera mendesak presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah sampai tanggal 30 Maret 2018.

Pemerintah juga diminta untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sehan mengatakan, jika kedua PP tidak mampu diterbitkan maka menjelang momen politik tahun 2019 akan dilakukan tawar menawar dengan presiden. "Itu konsekuensi yang harus diterima presiden. Kami ini ada 314, itu kurang lebih ada 43 juta pemilih," ujarnya.

Bupati Boltim ini meminta agar DPR RI melalui Komisi II segera mengagendakan dengar pendapat dengan menghadirkan DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri agar bisa mengetahui langsung apa keinginan dari pemerintah.

"Kami bisa langsung audiens dengan Menteri, tapi kami inginkan dihadapan Wakil Rakyat dan Senatornya Rakyat," kata Sehan

Terkait masalah fiskal yang menjadi alasan pemerintah, menurutnya bisa diperdebatkan dalam dengar pendapat itu. "Ini saja Pemerintah bisa mewacanakan kenaikan gaji PNS," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengaku, mendukung penuh keinginan Forkonas CDOB dan berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Forkonas CDOB dengan DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri. "Akan kita jembatani dalam waktu dekat. Buatkan suratnya, akan kita teruskan kepada Kementerian Dalam Negeri," kata dia. (dma)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help