KPK Sarankan Ganti Calon Korupsi, Pemerintah Perlu Siapkan Perppu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak sepakat atas pernyataan

KPK Sarankan Ganti Calon Korupsi, Pemerintah Perlu Siapkan Perppu
Suryapost
Pimpinan terpilih KPK periode 2015-2019, Thony Saut Situmorang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak sepakat atas pernyataan Menko Polhukam Wiranto mengenai permintaan penundaan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut Saut, seharusnya pemerintah menawarkan solusi yang lebih elegan seperti pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk calon kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon (kepala daerah) terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut, Selasa (13/3/2018).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya pernah memberikan saran agar penanganan kasus calon kepala daerah ditunda. Namun saran itu kemudian disisihkan dalam rapat gabungan di DPR.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, saran yang disampaikan Kapolri dimaksudkan untuk menciptakan suasana pilkada yang aman dan tenang. "Itu kan menyarankan karena kami (Polri) lebih pilih situasi yang lebih kondusif, tenang," kata Setyo di Mabes Polri.

Setyo menegaskan Polri ingin pilkada berlangsung tanpa intrik yang menganggu pelaksanaan pilkada. Setelah pilkada selesai, lembaga penegak hukum bisa melanjutkan proses hukum kepada calon kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana. "Kami berharap pilkada berlangsung dulu, bila nanti ada kasus, silahkan diproses setelah pilkada selesai. Itu penekanan Pak Kapolri," ujar Setyo.

Saut menjelaskan kembali, sesuai undang-undang, KPK tidak dapat menghentikan proses hukum jika pihaknya sudah mengantongi kecukupan alat bukti. "Yang begitu tidak baik buat angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat. Itu namanya membangun peradaban yang baik dan benar," tegas Saut.

Dua hari lalu, Senin (12/3) pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi. Seusai rapat, Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto. Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Bukan Paksaan
Wiranto menegaskan, yang dikatakannya bukanlah sebuah paksaan. Wiranto tidak mempermasalahkan bila akhirnya tetap ada penegak hukum yang akan melanjutkan proses hukum bagi peserta Pikada serentak 2018. Tapi Wiranto tetap mengimbau agar arahan tersebut dilaksanakan agar tidak mengganggu proses politik Pilkada 2018 hingga Pilpres 2019.

"Usulan penundaan itu bertujuan agar tidak menimbulkan buruk sangka, tidak membuat KPK dituduh masuk dalam ranah politik, tujuan baik bukan untuk mencegah penindakan dan pengusutan semata. Tapi kalau tidak mau ya silakan, namanya bukan paksaan, itu himbauan saja. Itu kan bentuk komunikasi jamin pilkada aman, tidak diwarnai kericuhan, tertib, dan lancar," tegasnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) enggan mengomentari terlalu jauh terkait pernyataan Wiranto yang menyarankan kepada KPK untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah. Menurut Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja proses hukum menyangkut pelanggaran tahapan pemilu tidak bisa ditunda.

"Silakan seperti itu, tapi tidak ada pendapatnya dari Bawaslu seperti itu. Kenapa, karena ada juga beberapa kasus berkaitan dengan pemilu misalnya ijazah palsu, kan tidak boleh dihentikan. Kalau di pilkada kan nggak boleh dihentikan, ijazah palsu enggak boleh dihentikan karena berkaitan dengan syarat pencalonan," ujar Rahmat. (tribun network/gle/dit/sen/yat)

Tags
KPK
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help