Wali Kota Bitung Ikut Tandatangani Perjanjian Kerja Sama PILP

Wali Kota Bitung Maximiliaan Lomban ikut melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama PILP.

Wali Kota Bitung Ikut Tandatangani Perjanjian Kerja Sama PILP
ISTIMEWA
Wali Kota Bitung Maximiliaan Lomban ikut melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PILP) Tahun 2018 untuk Wilayah Timur Indonesia, di Hotel Sanur Paradise, Denpasar Selatan, Bali, Selasa (13/3). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG -Wali Kota Bitung Maximiliaan Lomban ikut melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PILP) Tahun 2018 untuk Wilayah Timur Indonesia, di Hotel Sanur Paradise, Denpasar Selatan, Bali, Selasa (13/3).

Kegiatan tersebut dalam rangka memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak mulai dari pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terkait pembangunan sanitasi tahun anggaran 2018 yang dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Beberapa Kabupaten dan Kota yang imut menandatangani dari Sulut di antaranya Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selain Bupati dan Wali Kota, penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota di lokasi kegiatan APBN tahun anggaran 2018 dan diikuti oleh Kepala OPD teknis Kabupaten dan Kota untuk alokasi kegiatan APBN tahun anggaran 2018.

"Infrastruktur tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk itu kita siap mendukung rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019, di antaranya memuat program 100-0-100 yang artinya 100 persen akses air minum aman, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak," jelas Wali Kota Bitung.

Ia menjelaskan target program 100-0-100, meliputi penyediaan air minum aman telah mencapai target, sanitasi layak dan luasan permukiman kumuh yang masih perlu ditangani, dan untuk mencapai 100 persen akses sanitasi layak, akan dilakukan pembangunan pengolahan sistem pengelolaan air limbah mulai dari skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat untuk rumah tangga.

"Dengan ditandatangani perjanjian tersebut maka sudah jelas pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman tersebut," ujar dia.

Pelaksanaan kegiatan ini didasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 Bidang Perumahan dan Permukiman yang mengamanatkan 6 sasaran prioritas yaitu, tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkolaan menjadi 0 persen, serta tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia.

Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Rine Araro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved