Bupati Boltim Desak Pemerintah Pusat Bentuk DOB, Ini Alasannya

Sehan Landjar mengatakan selambatnya dua tahun sejak disahkannya Undang-Undang dimaksud

Bupati Boltim Desak Pemerintah Pusat Bentuk DOB, Ini Alasannya
ist

Laporan Wartawan Tribun Manado David Manewus

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA-Pengurus Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkonas CDOB)  beraudiensi Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) berkaitan dengan usulan pembentukan CDOB se-Indonesia yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 31 sampai dengan 43.

Sebagaimana rilis ketua Forkonas Sehan Landjar, yang dikirimkan Senin (12/3/2018) pukul 23.06 malam lewat aplikasi Whatsapp, selambatnya dua tahun sejak disahkannya Undang-Undang dimaksud, Pemerintah harus segera menindaklanjuti usulan pembentukan CDOB sesuai aturan berlaku. 

"Namun sampai saat ini Pemerintah, lewat Mendagri belum mau menindaklanjuti dengan dua alasan yaitu kemampuan keuangan negra, dan kedua banyak DOB hasil pemekaran sampai tahun 2008 yang gagal, atau tidak ada kemajuan," katanya.

Bagi Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ini alasan pemerintah pusat merupakan alasan klasik yang sulit untuk diterima.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan  negara, CDOB belum membutuhkan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi di biayai oleh derah induk secara proporsional, sesuai dengan jumlah anggaran yang di peruntukan pada wilayah yang dimekarkan berdasarkan pembahasan pemerintah daerah (pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

"Jika ada biaya ikutan lainnya, itu tidak berapa besar. Jauh lebih besar dana yang di berikan pemerintah kepada beberapa BUMN yang setiap tahun mengalami kerugian dan menjadi beban APBN," katanya 

Mengenai daerah baru yag gagal, Sehan mengatakan sampai saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri tidak dapat membuktikan daerah mana yang dikatakan gagal. Dalam aturan katanya sudah jelas bahwa DOB yang gagal harus kembali ke daerah induk, dan sampai saat ini tidak ada DOB yang digabung lagi dengan induk.

"Berdasarkan kajian Forkonad dan Komisi 2 DPR RI dalam pertemuan tersebut,  alasan pemerintah sangat tidak relevan dengan fakta, maka di sepakati Komisi 2 DPR RI, secepatnya akan mengundang Mendagri, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Forkonas dalam rapat dengar pendapat yang InsyaAllah akan di laksanakan dalam waktu dekat ini.

Itu untuk mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru yang telah memenuhi persyaratan sesuai aturan berlaku," katanya.

Ia berharap kepada semua elemen masyarakat, baik bolaang mongondow raya, Kota Langowan, Kota Tahuna dan kabupaten Talaud Selatan, agar turut berpartisipasi aktif dalam perjuangan terbentuknya CDOB yang telah diusulkan. 

"Hal ini sangat penting, guna terwujudnya harapan kita bersama," katanya.

Penulis: David_Manewus
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help