Bupati Bolmong Gandeng Yusril Sebagai Pengacara

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menggelar pertemuan dengan pengacara Yusril Ihza Mahendra terkait permasalahan batas daerah

Bupati Bolmong Gandeng Yusril Sebagai Pengacara
Ist
Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan Pengacara Yusril Ihza Mahendra 

Laporan Wartawan Tribun Manado Maickel Karundeng

LOLAK, TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow menggelar pertemuan dengan pengacara Yusril Ihza Mahendra, Kamis (8/3/2018) malam di Jakarta.

Bupati menjelaskan duduk persoalan mengenai permasalahan batas daerah antara Bolmong dan Bolsel kaitan dengan hadirnya Permendagri 40 Tahun 2016 tentang tapal Batas antara Bolmong dan Bolsel.

Adapun data-data mengenai permasalahan tersebut telah diserahkan, dan masih akan dikaji lebih mendalam sebelum dilakukannya langkah hukum yang konkret.

Sejumlah Kajian mendalam tersebut untuk menentukan langkah hukum apa saja yang akan diambil, termasuk Judicial Review ke Mahkamah Agung.

“Pada prinsipnya, Prof Yusril menyampaikan siap membantu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menyelesaikan masalah tapal batas, dan dampak ikutannya menyangkut pembagian royalti,” kata Kadis Kominfo Bolmong Parman Ginano, melalui relis resminya.

Lanjutnya lagi, sikap ini diambil salah satunya mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat Bolmong sebagaimana permintaan dari bupati.

Diketahui, Bupati Yasti menolak keputusan Kemendagri RI yang dinilai berpihak dengan memutuskan bahwa royalti PT JRBM ke Pemkab Bolsel sebesar Rp 28 miliar.

Hal ini diungkapkan Bupati Bolmong yang menilai rapat yang dilaksanakan sangat tidak adil dan merugikan Bolmong, karena tidak diberikan kesempatan menyampaikan data-data pendukung. “Kami protes, semua argumen dan data yang kami kantongi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh pihak Kemendagri,” tegas Bupati.

Bupati menambahkan, hasil rapat tersebut juga tidak mengakomodasi hak dari masyarakat Bolmong tidak dipenuhi. Sehingga, Pemkab Bolmong dengan tegas menolak keputusan sepihak yang ditetapkan pihak Kemendagri RI dalam rapat tersebut.

“Sebagai bentuk keberatan serta menolak hasil rapat, saya tidak menandatangani berita acara kesepakatan rapat,” tutup Bupati.

Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Ferra Faradila Rizki Sahibondang
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help