TribunManado/

Dua Pegawai BPN Talaud Didakwa Bersalah di PN Manado

Mereka ditetapkan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henky Setiawan Kaendo karena diduga telah melakukan praktek tipikor

Dua Pegawai BPN Talaud Didakwa Bersalah di PN Manado
NIELTON DURADO
PN Manado 

Laporan Wartawan Tribun Manado Nielton Durado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Berkas dugaan korupsi pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Talaud tahun 2014-2016 masuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Mantan Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud HBW dan mantan Kepala Sub Seksi Tematik DS ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Mereka ditetapkan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henky Setiawan Kaendo karena diduga telah melakukan praktek tipikor saat pelaksanaan PRONA di Kabupaten Talaud sepanjang tahun 2014-2016.

Hakim Juru Bicara di PN Manado Vincentius Banar kepada wartawan, Rabu (7/3/2018) membenarkan hal tersebut.

“Sudah didakwa bersalah oleh JPU Senin 5 Maret 2018. Pekan depan sudah masuk pemeriksaan saksi,” ujar Banar.

Sekedar diketahui, kasus ini berawal saat kantor BPN Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun anggaran 2014 hingga 2016 melakukan kegiatan penerbitan sertifikat PRONA.

Saat itu, terdakwa HBW melakukan pengumpulan data yuridis untuk melengkapi berkas-berkas peserta PRONA, meneliti kelengkapan berkas, serta melakukan survey tanah bersama dengan tim pengukuran.

Sementara terdakwa DS bertugas melakukan pengukuran lahan untuk penerbitan sertifikat PRONA dengan cara menuju ke desa yang akan dilakukan pengukuran, kemudian meminta daftar peserta kepada kepala desa (Kades), lalu mencocokkan permohonan yang masuk di Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Talaud.

Setelah itu dilakukan pengukuran berdasarkan kesiapan peserta PRONA.

Sayangnya dalam menjalankan tugas, HBW dan DS justru memanfaatkan masyarakat penerima sertifikat PRONA dengan cara meminta pungutan biaya dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk setiap bidang tanah.

Masyarakat dari 25 desa penerima PRONA menyerahkan uang yang diminta. Total uang yang terkumpul atas aksi mereka mencapai Rp 251.375.000.

Padahal, kedua terdakwa tahu bahwa PRONA adalah program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dalam bidang agraria, dan diperuntukkan bagi warga yang berekonomi lemah.

Pembiayaan PRONA sepenuhnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada alokasi Daftar isian pelaksanaan anggaran BPN RI. Artinya, penerima PRONA tidak dibebankan biaya. (nie)

Penulis: Nielton Durado
Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help