Tim BPK Turun ke Minahasa Tenggara, Inspektorat Ingatkan Kontraktor dan Pejabat Bayar TGR

Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa laporan pengelolaan keuangan milik pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara.

Tim BPK Turun ke Minahasa Tenggara, Inspektorat Ingatkan Kontraktor dan Pejabat Bayar TGR
TRIBUNMANADO/ALPEN MARTINUS
BPK RI Priks kendaraan Bitung 

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa laporan pengelolaan keuangan milik pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara.
"Selama 40 hari lama mereka melakukan audit interim atau pendahuluan yang sifatnya persuasif," tutur Robert Rogahang Inspektor Daerah Kabupaten Mitra, Minggu (4/3).
Lanjut dia, usai melakukan audit interim, BPK akan memasukan draf hasil audit, lalu dua pekan setelah 19 Maret akan kembali melakukan audit terinci hingga bulan April.
Hasilnya akan ketahui, apakah laporang pengelolaan keuangan dan aset daerah pemkab Mitra meraih opini wajar tanpa pengecualian atau discleimer.
"Target kami raih WTP supaya bisa hatrick," tambahnya.
Tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap proyek di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Mitra, menjadi fokus utama pemeriksaan BPK dan inspektorat daerah.
TGR sejak 2008 sampai 2016 menyisakan Rp 20 miliar yang belum terbayarkan dari pengusaha atau kontraktor, kepala SKPD hingga mantan kepala SKPD .
"Inspektorat sudah puluhan kali ingatkan, sampai memakai surat resmi SK bupati dan surat edaran ketua majelis TPGR yaitu sekretaris daerah, agar yang kena TGR segera tindak lanjuti temuan dari BPK, karena kalau tidak langsung akan ditindak lanjuti oleh BPK dengan menyerahkan ke aparat penegak hukum (APH)," ujarnya.
"Kalau ada pihak yang kena TGR tapi sudah meninggal, oleh undang-undang pertanggung jawabannya jatuh ke ahli waris. Contohnya, ahli waris dari pihak yang kena TGR tidak punya pekerjaan atau penghasilan, sehingga inspektorat akan melakukan pemetaan mengenai TRG yang sulit diselesaikan," tandasnya.
Menurut Plt Sekda Pemkab Mitra Robby Ngongoloy, semua SKPD harus menyiapkan berkas yang diminta BPK.
“Jika ada rapat, ada keperluan keluar derah, harus minta izin ke BKP, jika diizinkan harus ada yang tanggung jawab kalau BPK minta melengkapi ini dan itu, yang bertanggung jawab adalah sekretaris," tegas Robby.(crz)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved