DPR Tak Boleh 'Usik' Tugas Yudisial KPK, Begini Penjelasan MK

Penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dinilai sejumlah pihak

DPR Tak Boleh 'Usik' Tugas Yudisial KPK, Begini Penjelasan MK
afp
DPR RI bersidang 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dinilai sejumlah pihak melemahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini terkait pembentukan hak angket terhadap KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Namun, pihak MK membantah hal tersebut.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, terkait putusan dapat dibuktikan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif, sehingga dapat dijadikan objek pelaksana hak angket.

Gedung MK
Gedung MK (afp)

Meski demikian, ia memberi catatan, bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK tak dapat dilaksanakan terkait fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," katanya dalam jumpa pers di MK, Kamis (15/2).

Oleh karena itu, Fajar menolak apabila putusan MK tersebut dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. Justru sebaliknya, Fajar mengatakan putusan tersebut menguatkan independensi KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"MK justru menguatkan posisi KPK, karena hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK yaitu, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dugaan korupsi," jelasnya.

Di sisi lain, Fajar menjelaskan, putusan tersebut juga menegaskan hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk melakukan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selain ketiga fungsi tersebut DPR dapat menggunakan hak angketnya kepada KPK.

Fajar memberi contoh, misalnya DPR dapat menggunakan hak angket terhadap KPK terkait SDM, pengelolaan keuangan, SOP penyadapan, penanganan perkara.

Sidang DPR RI
Sidang DPR RI (afp)
Halaman
12
Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help