Diterpa Isu Korupsi, PM Israel Enggan Mundur dan Bantah Tuduhan

Kepolisian Israel merekomendasikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk diselidiki terkait tuduhan korupsi.

Diterpa Isu Korupsi, PM Israel Enggan Mundur dan Bantah Tuduhan
KOMPAS.COM
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepolisian Israel merekomendasikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk diselidiki terkait tuduhan korupsi.

Namun, Netanyahu yang telah menjabat perdana menteri Israel selama hampir 12 tahun, mengatakan rekomendasi terhadap penyelidikannya telah dibatalkan.

Dia mengaku tidak bersalah dan menegaskan tidak berniat untuk mengundurkan diri.

"Selama bertahun-tahun, sata telah menjadi subyek 15 penyelidikan," katanya dalam pidato di televisi, seperti dilansir dari AFP, Selasa (13/2/2018).

"Beberapa di antaranya telah berakhir seperti rekomendasi penyelidikan kepolisian seperti yang terjadi pada malam ini," ucapnya.

"Tapi semua upaya itu tidak menghasilkan apa-apa, dan kali ini juga berakhir demikian," tambahnya.

Keputusan tentang tuntutan resmi terhadap Netanyahu berada di jaksa agung, yang diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan hingga beberapa bulan.

Seorang perdana menteri di Israel yang menghadapi rekomendasi penyelidikan oleh polisi atau yang telah dikenai sanksi formal tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri.

Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan mengenai rekomendasi penyelidikan terhadap Netanyahu yang dituduh melakukan penyuapan, kecurangan, dan pelanggaran kepercayaan publik.

Pihak berwenang mencurigai Netanyahu dan keluarganya telah menerima hadiah mahal dari produser Hollywood, Arnon Milchan, dan miliarder asal Australia, James Packer.

Hadiah tersebut diduga termasuk cerutu mahal, perhiasan dan sampanye.

Nilai total hadiah yang diterima antara 2007 hingga 2016 diprediksi mencapai 283.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 3,8 miliar.

Netanyahu juga telah diperiksa terkait tuduhan adanya kesepakatan rahasia untuk peliputan berita dengan surat kabar Yediot Aharonot.

"Rekomendasi tersebut tidak memiliki nilai legal di negara demokratis," ucapnya.

Artikel ini juga tayang di Kompas.com

Editor: Try Sutrisno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help