Ekonomi RI Bisa Tumbuh Cepat, Berikut Tips dari IMF

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Artikel IV atas Indonesia menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia baik.

Ekonomi RI Bisa Tumbuh Cepat, Berikut Tips dari IMF
(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)
Suasana Simpang Susun Bandar di Tol Kertosono-Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (18/6/2017). Tol Kertosono-Mojokerto termasuk dalam jaringan Tol Trans-Jawa dan Jalan tol ini dirancang sepanjang 40,5 kilometer. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Artikel IV atas Indonesia menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia baik.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia diyakini akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 5,6% dalam jangka menengah.

Meski begitu, IMF tetap memberikan catatan-catatannya kepada Indonesia supaya ekonomi bisa melaju lebih kencang.

Pertama, mewaspadai risiko arus modal yang cenderung masih volatile di masa depan dengan memperkuat fundamental ekonomi.

Oleh karena itu, IMF menyatakan bahwa prioritasnya harus ada pada paket reformasi struktural yang bersifat memperkuat dan secara berkesinambungan mendukung kenaikan pendapatan negara. Dengan demikian, reformasi pajak harus diperkuat.

“Kecepatan dalam membangun infrastruktur harus seiring dengan ketersediaan pendanaan. Prioritas pembiayaan harus diutamakan berasal dari penerimaan dalam negeri, sambil memberikan kesempatan kepada swasta termasuk investor asing,” jelas laporan IMF.

Selain itu, IMF menyampaikan, apabila pemerintah ingin lakukan pelebaran defisit, maka harus dilakukan secara gradual supaya market tidak shock.

"Bauran kebijakan jangka pendek harus menyeimbangkan tujuan mendukung pertumbuhan sambil pada saat yang bersamaan tetap menjaga stabilitas,” tulis IMF.

Kedua, IMF mengingatkan agar Indonesia terus melakukan perbaikan dengan mengurangi peraturan yang menghambat investasi.

Sebab, cukup banyak aturan yang dianggap tidak ramah terhadap investor, terutama di level peraturan daerah (perda). Adapun IMF merekomendasikan otoritas untuk terus menyederhanakan regulasi.

“Daftar Negatif Investasi (DNI) harus ada sektor baru yang dihilangkan sehingga membawa teknologi, membangun pabrik, dan mempekerjakan orang. Ini tidak bisa cepat, harus ada perubahan di aturan yang ada sekarang, yaitu tidak membolehkan investor luar negeri investasi di beberapa sektor,” kata IMF Mission Chief untuk Indonesia Luis Breuer via video-conference, Rabu (7/2).

Ketiga, IMF menyinggung soal risiko meningkatnya biaya pendanaan karena potensi kenaikan suku bunga di negara-negara maju.

Misalnya saja, Amerika Serikat (AS) diperkirakan menaikkan suku bunga acuan tiga kali pada tahun ini. Bank sentral Eropa juga dikabarkan akan segera mengakhiri stimulus moneter. *

Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved