Hibah Dana Pengamanan Pilkada Minahasa Capai Rp 6,7 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO, TONDANO - Semua unsur yang akan melakukan pengamanan pada proses Pemilihan Kepala Daerah dapat dana hibah dari Pemkab Minahasa.

Penjanjian tersebut dituangkan dan ditandatangani bersama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) dan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Polres Minahasa, Polres Manado, Polres Tomohon serta Kodim 1302 Minahasa dan Kodim 1309 Manado.

Penandatanganan dilakukan di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa oleh Kapolres Minahasa AKBP Christ Pusung, Kapolres Tomohon AKBP I Ketut Agus Kusmayadi, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Jubert Purnama, Dandim 1309 Manado Letkol Inf Arif Harianto, dan Bupati Minahasa Jantje Sajow.

Penandatanganan tersebut nampak disaksikan oleh Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng, Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, Bawaslu Minahasa Donny Rumagit, Perwakilan Kejari Tondano Olivia Pangemanan Kepala Seksi tindak pidana umum, para asisten, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Besaran hibah yang akan diberikan yaitu Kepolisian Resor Minahasa Rp 4 Miliar, Kepolisian Resor Tomohon Rp 750 juta, Kepolisian Resor Manado Rp 750 juta, Kodim 1302 Minahasa Rp 1 Miliar, dan Kodim 1309 Manado Rp 250 juta.

Dilakukan juga penandatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan kepolisian Resor Tomohon tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Pada kesempatan tersebut Bupati Minahasa Jantje Sajow mengatakan bahwa
Kabupaten Minahasa menjadi bagian dari seluruh daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018 ini.

"Momentum politik setiap 5 tahun sekali ini harus kita sukseskan bersama, ini merupakan tugas penting bagi proses demokrasi di Minahasa," jelasnya.

Aspek yang memegang peranan penting bagi suksesnya pilkada ini adalah aspek keamanan, dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama terutama jajaran TNI dan Polri.

Sehingga untuk menopang tugas tersebut perlu didukung dengan pendanaan dari pemerintah daerah.

"Memang harus diakui bahwa APBD Kabupaten Minahasa sangat terbatas akibat adanya beberapa pos pendapatan yang mengalami penurunan," ujarnya.

Karena itu, Pemkab Minahasa tidak dapat memenuhi secara keseluruhan usulan anggaran pengamanan yang disampaikan pihak Polres maupun Kodim.

"Keterbatasan anggaran ini sangat diharapkan tidak akan mempengaruhi kinerja pengamanan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang dibarengi dengan koordinasi yang baik dalam rangka mendukung kesuksesan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Minahasa sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai bupati yang juga adalah pejabat pembina kepegawaian telah menginstruksikan kepada ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga netralitas sebagai aparatur pemerintah.