Pecat ASN Mantan Napi

Kewajiban Kepala Daerah untuk Memecat ASN Mantan Narapidana

Tak ada alasan bagi kepala daerah di Sulut untuk tak memecat seluruh aparatur sipil Negara (ASN) yang pernah menjadi narapidana (napi).

Kewajiban Kepala Daerah untuk Memecat ASN Mantan Narapidana
TRIBUNMANADO/WARSTEF ABISADA
English Nainggolan 

Laporan wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO -- English Nainggolan, Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado mengatakan, tak ada alasan bagi kepala daerah di Sulut untuk tak memecat seluruh aparatur sipil Negara (ASN) yang pernah menjadi narapidana (napi).

Sebab, data ASN eks napi dan dasar hukum yang diberikan BKN sangat akurat ke pemerintah daerah.

‘’Surat yang diberikan BKN kepada pemerintah daerah di Sulut sangat jelas disebutkan nama ASN yang pernah menjadi napi, lengkap dengan putusan perkaranya. Jadi, pemerintah daerah tak usah ragu untuk melakukan pemecatan, sebab datanya sangat akurat. Apalagi dasar hukum pemecatan sudah sangat jelas disampaikan BKN kepada masing-masing pemerintah daerah,’’ kata Nainggolan kepada Tribun Manado, Jumat (12/1/2017).

Kewenangan pemecatan ASN eks napi, sepenuhnya berada pada gubernur untuk ditingkat provinsi dan bupati/walikota khusus di kabupaten/kota. Sebab, gubernur, bupati/walikota merupakan pejabat pembina kepegawaian di daerahnya masing-masing.

‘’Jadi, tak perlu lagi menunggu dari pusat. Jika ASN eks napi berada di pemerintah provinsi, maka menjadi tanggungjawab gubernur untuk memecat dan jika di kabupaten/kota, maka bupati/walikota yang memiliki kewenangan itu,’’ tegasnya.

Semakin lama ASN eks napi dipecat, menurut Nainggolan akan semakin merugikan ASN tersebut. Sebab, semakin banyak tunggakan anggaran yang kemungkinan akan dikembalikan oleh ASN, karena menggunakan fasilitas Negara yang justru bukan menjadi haknya.

‘’Kasihan ASNnya, karena bisa menunggak-nunggak terus. Semakin banyak fasilitas seperti gaji atau tunjangan yang diterimanya, maka semakin banyak pula yang harus dikembalikan jika lambat dipecat,’’ tuturnya.

Pemecatan ASN eks napi kata Nainggolan, tak perlu upaya paksa dari pihak manapun. Sebab, yang ditegakkan adalah undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR RI.

‘’Kepala daerah itu sudah disumpah untuk melaksanakan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Jadi, jika pemecatan terhadap ASN eks napi tak cepat dilakukan, maka itu artinya kepala daerah sudah melanggar sumpahnya, sebab tak menjalankan undang-undang yang dibuat oleh Negara,’’ ungkapnya.

Pemerintah masing-masing daerah tambah Nainggolan pasti tahu betul siapa-siapa ASN yang terlibat korupsi atau persoalan hukum dengan atau tanpa adanya surat pemberitahuan dari BKN.

‘’Pemerintah daerah melalui instansi terkait pasti tahu siapa-siapa yang sudah divonis bersalah, diperiksa atau sampai ditahan. Tak mudah mengetahuinya, sebab pemantauan terhadap aktivitas ASN mudah dilakukan mengingat jumlahnya tak begitu banyak di daerah ini. Jadi, jalankan aturan, agar birokrasi di daerah ini menjadi bersih,’’ tukasnya.

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Rine Araro
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help