Pecat ASN Mantan Napi

Takut Dipecat, Banyak PNS Mantan Napi Korupsi Mengeluh di Kanreg BKN Manado

Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Nasional Manado menerima banyak keluhan dari PNS yang pernah menjadi narapidana

Takut Dipecat, Banyak PNS Mantan Napi Korupsi Mengeluh di Kanreg BKN Manado
TRIBUNMANADO/WARSTEF ABISADA
English Nainggolan 

BKN Manado, kata Nainggolan, kini telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut untuk melakukan audit terhadap PNS yang pernah menjadi napi kasus korupsi.

‘’Kami meminta BPK untuk meneliti, apakah PNS yang pernah menjadi napi, menerima gaji selama dipenjara. Jika menerima, maka mereka terancam harus mengembalikannya,’’ tuturnya.

Gaji, tunjangan dan fasilitas Negara lainnya menurut Nainggolan, hanya bisa diberikan kepada PNS yang melakukan tugasnya sesuai aturan. Bukan kepada PNS yang hanya diam saja di dalam penjara.

‘’Hanya PNS yang bekerja yang digaji. Sebab, gaji diberikan sebagai balas jasa atas prestasi kerja yang dihasilkan. Nah, kalau PNS hanya berada dipenjara, artinya mereka sudah tak bekerja dan tak punya jasa serta prestasi kerja, jadi memang sudah tak layak digaji,’’ ungkapnya.


Surat kepada seluruh pemerintah daerah di Sulut, kecuali Kota Bitung, untuk segera memecat PNS yang pernah menjadi napi korupsi, sudah diedarkan BKN Manado sejak November 2017.

‘’Pemerintah daerah tak boleh memelihara PNS yang terlibat korupsi, sebab bisa menjatuhkan wibawa birokrasi. Makanya dibutukan kesadaran terutama dari pimpinan instansi masing-masing, jika diketahui ada yang terlibat korupsi, langsung saja diproses, agar tak menimbulkan kerugian lebih besar bagi PNS dimaksud dan juga daerah,’’ katanya.

Dari hitungan kasar, jika setiap PNS aktif yang terlibat korupsi setiap bulan menerima gaji pokok sebesar Rp 3 Juta, maka setiap tahun uang Negara yang habis mencapai Rp 3,096 Miliar.

"Anggaran yang habis untuk membayar gaji PNS yang pernah menjadi napi mencapai miliaran rupiah. Itu belum ditambah dengan gaji, tunjangan, dan dana lainnya ketika mereka melakukan perjalanan dinas. Jika sudah dipecat, maka anggaran Negara bisa dihemat, dan dialokasikan untuk pembangunan,’’ tuturnya.

Agustina Dolongseda, auditor kepegawaian Kantor Regional XI BKN Manado menambahkan, tak hanya PNS yang terlibat korupsi yang bisa dipecat. Tapi, yang terlibat tindak pidana umum juga, dengan hukuman penjara minimal 2 tahun.

‘’Yang terlibat pidana umum juga bisa dipecat, dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara,’’ tukasnya. 

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved