Pecat ASN Mantan Napi

Takut Dipecat, Banyak PNS Mantan Napi Korupsi Mengeluh di Kanreg BKN Manado

Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Nasional Manado menerima banyak keluhan dari PNS yang pernah menjadi narapidana

Takut Dipecat, Banyak PNS Mantan Napi Korupsi Mengeluh di Kanreg BKN Manado
TRIBUNMANADO/WARSTEF ABISADA
English Nainggolan 

Di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, ada 86 PNS aktif yang terancam dipecat karena pernah dihukum penjara akibat terlibat kasus korupsi. Terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan jumlah 13 PNS dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 12 PNS

‘’Pemecatan mestinya dilakukan pada akhir bulan, sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht),’’ jelas Nainggolan.

Artinya, jika putusan incracht keluar sejak 20 Januari 2014, maka pada tanggal 31 Januari 2014 proses pemecatan mestinya sudah dilakukan, tidak baru dilaksanakan sekarang.

‘’Jika sudah ada keputusan incracht, PNS yang terlibat kasus korupsi harus segera dipecat, sehingga tak lagi menikmati fasilitas Negara, seperti gaji, tunjangan, dan lain sebagainya,’’ tuturnya.

Yang sangat mengherankan bagi Nainggolan, di wilayah Sulawesi Utara, sangat banyak PNS aktif yang pernah terlibat korupsi, ketika selesai menjalani hukuman, justru kembali diberikan jabatan oleh kepala daerah.

‘’Ada pembiaran dari pimpinan daerah, sehingga PNS aktif yang pernah menjadi napi, masih diberikan kesempatan untuk menjabat. Mestinya sudah tidak boleh, sebab mereka sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat,’’ katanya.

Data dari BKN Manado dan pemerintah daerah sejak tahun 2012 hingga 2017, PNS aktif yang terlibat korupsi mencapai 86 orang di Sulawesi Utara.

‘’Saya yakin masih banyak lagi PNS aktif yang terlibat korupsi. Makanya, pendataan akan terus kami lakukan, agar proses pemecatan bisa dilakukan dengan cepat oleh pejabat pembina kepegawaian yakni kepala daerah,’’ katanya.

Menurut Nainggolan, tak ada alasan bagi kepala daerah untuk mengulur-ngulur waktu atau tak memecat PNS aktif yang terlibat korupsi. Sebab, jika dibiarkan akan membebani anggaran Negara.

‘’Putusan pemecatan nantinya akan berlaku surut sesuai dengan waktu putusan perkaranya incracht. Jadi, jika PNS yang pernah menjadi narapidana hingga sekarang masih menerima gaji, tunjangan dan lainnya, maka yang bersangkutan bisa kena tuntutan ganti rugi (TGR), karena menerima sesuatu yang sudah bukan menjadi haknya,’’ tambah Nainggolan.

Halaman
123
Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help