TribunManado/

Jokowi Vs Prabowo Diprediksi Terulang di Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy memprediksi pemilihan presiden 2019 akan kembali mempertemukan Presiden Joko Widodo

Jokowi Vs Prabowo Diprediksi Terulang di Pilpres 2019
TRIBUNNEWS / DANY PERMANA
Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang. 

 TRIBUNMANADO.CO.ID-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy memprediksi pemilihan presiden 2019 akan kembali mempertemukan Presiden Joko Widodo sebagai petahana dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pasangan itu bertarung pada Pilpres 2014.

"Dengan peta survei elektabilitas yang sekarang ini, hanya akan ada kembali dua calon, yaitu yang telah diusung oleh PPP, Pak Jokowi, dengan sejauh ini Pak Prabowo yang kemungkinan akan maju lagi," kata Romy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).

Prediksi ini disampaikan Romy menanggapi putusan Mahkamah yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dengan putusan itu, maka pasal yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut tetap berlaku.

Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada 2014 lalu untuk mengusung pasangan calon di pilpres 2019.

Artinya, tak ada parpol yang bisa mengusung pasangan calon sendiri.

"Dan itu hanya akan mengulang kembali peta pertarungan 2014," kata Romy.

Sebagai ketua umum parpol yang mendukung presidential threshold, Romy mengapresiasi putusan MK tersebut.

Menurut dia, ambang batas memang diperlukan agar capres yang maju bisa berkualitas.

"Bahwa PT adalah cara kita untuk melakukan seleksi terhadap keinginan seluruh warga yang ingin maju, sehingga memang itu diserahkan pada pembentuk UUD," ujarnya.

Editor: Andrew_Pattymahu
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help