TribunManado/

Gubernur Olly Terima DIPA Sulut 2018 Rp 14 Triliun dari Presiden Jokowi

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE menerima Penyerahan DIPA 2018 langsung diberikan Presiden RI Joko Widodo

Gubernur Olly Terima DIPA Sulut 2018 Rp 14 Triliun dari Presiden Jokowi
Ist
Penyerahan DIPA kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE 

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

MANADO TRIBUN - Gubernur Sulut  Olly Dondokambey, SE menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 sebesar Rp 14,03 triliun lebih.

Penyerahan DIPA 2018 langsung diberikan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017) sore.

Penyerahan DIPA kepada Olly bersama kepala daerah se Indonesia itu dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai, guna mempercepat penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah pada 2018.

"Pak Presiden dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan secara simbolik DIPA menjadi tanda bahwa proses belanja dan lelang proyek bisa dimulai. 1 Januari sudah bisa mulai belanja. Ini menjadi pertanda positif untuk percepatan dan pemerataan pembangunan yang tepat sasaran dan tepat waktu," kata Olly.

Menurutnya, penyerahan DIPA 2018 pada bulan Desember dan belanja per 1 Januari, menuntut pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sulawesi Utara untuk bekerja kerja keras dan bekerjasama.

"Sehingga realisasi fisik dan keuangan bisa sesuai target", ujarnya.

Selain itu dikatakannya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki jumlah dan mutu pelayanan publik.

"Termasuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan", tambahnya.

Orang nomor satu di Sulut ini juga mengharapkan agar kepala daerah di kabupaten dan kota, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas APBD secara efektif dan efisien.

"Termasuk juga penggunaan dana desa harus produktif dan tepat sasaran sehingga out put-nya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak," paparnya.

Olly juga bertekad di tahun 2018, Sulut bisa meraih hasil maksimal dalam penyerapan anggaran sehingga bisa menerima dana DID di tahun berikut.

"Ini butuh sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota", pungkasnya.

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Ferra Faradila Rizki Sahibondang
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help