TribunManado/

Polres Minahasa dan Pemkab Minahasa Sepakat Tangani Masalah Dana Desa

Nota kesepahaman yang merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Presiden RI dan Kapolri di pusat

Polres Minahasa dan Pemkab Minahasa Sepakat Tangani Masalah Dana Desa
TRIBUNMANADO/ALPEN MARTINUS
Nota kesepahaman yang ditandatangani bersama, di BPU Tondano, Kamis (9/11). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TONDANO, TRIBUN - Polres Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sepakat untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penangangan permasalahan dana desa di Minahasa yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama, di BPU Tondano, Kamis (9/11).

Nota kesepahaman yang merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Presiden RI dan Kapolri di pusat, kemudian di Minahasa ditandatangani bersama oleh Kapolres Minahasa AKBP Christ Pusung dan Bupati Minahasa Jantje Sajow.

Nampak hadir juga Kadis PMD Sulut Mewoh, Asisten I Pemkab Minahasa Denny Mangala, para camat, dan hukum tua se Minahasa, serta seluruh pendamping desa, dan para Kapolsek.

"Tujuannya untuk kami kepolisian mendapatkan perintah untuk bersama mengawasi pelaksanaan berkaitan dengan kegiatan dana desa," jelas Kapolres Minahasa.

Sebenarnya, Polisi juga sudah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawas."
Mungkin diminta lebih mendalam menyentuh untuk pengawasan," jelasnya.

Kalau sebelumnya polisi seakan sebagai eksekutor, dengan penandatanganan MOU ini cenderung ke pencegahan."
Kapolsek, Babinkamtibmas bersama aparatur desa melakukan penanganan ADD mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban," jelasnya.

Dimaksudkan untuk bisa meminimalisir atau menghilangkan permasalahan dana desa."Kami harapkan jangan merasa risih polisi masuk mendalam, kami hanya akan mengawasi dan bekerjasama, bukan bermaksud menakuti masyarakat," ujar dia.

Menurutnya, mereka didorong untuk ikut bertanggungjawab dengan pengawasan dan penguatan."Semua tujuan untuk kebaikan dan menyelematkan, supaya pengelolaan ADD bisa baik dan aman, serta mengurangi resiko masuk ranah hukum," jelasnya.

Mungkin menurutnya ada yang pernah disentuh ranah hukum lantaran ada yang tidak tahu atau khilaf."Masuknya polisi untuk menghilangkan yang seperti itu, dan
mari gunakan dana desa untuk memajukan masyarakat dan pembangunan desa," jelas dia.

Halaman
12
Penulis: Alpen_Martinus
Editor: Ferra Faradila Rizki Sahibondang
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help