Catatan Sekretaris KNPI Manado: No Diskriminasi, Persatuan Yes',

'No Diskriminasi, Persatuan Yes', Pemuda Manado dalam Menggapai Nawacita

Catatan Sekretaris KNPI Manado: No Diskriminasi, Persatuan Yes',
Istimewa
Amas Mahmud

Aku tidak mau ada budak, maka aku tidak boleh menjadi tuan.
Itulah ideku tentang demokrasi. (Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat).

SECARA tegas dalam Nawacita yang merupakan 9 agenda prioritas pemerintah Jokowi-JK, membaca Nawacita diartikan secara kebahasaan Nawa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan Cita adalah tujuan. Nawacita secara harfiah yaitu sembilan tujuan yang akan menjadi rujukan dari kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Menariknya, Jokowi meniru Bung Karno dengan menggali khazanah bahasa Sansekerta, bila Jokowi menggunakan istilah Nawacita, Soekarno pernah menggunakan istilah Pancasila Nawaksara, dan Trisakti.
Nawacita adalah perpanjangan dari cita-cita Trisakti Bung Karno, dalam sejarahnya Trisakti yang pernah diterapkan Bung Karno pernah macet di tengah jalan karena gejolak peristiwa 1965 yang secara otomatis menghancurkan mimpi-mimpi Bung Karno terhadap pembangunan Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis memberi garis menghubungkan antara teks khususnya pada poin ke-3 Nawacita dijelaskan tentang `Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.
Pertanyaan selanjutnya, apakah pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah sedang berjalan normal, ataukah mengalami sakit? Artinya, paradigma pembangunan yang bersifat partisipatif melahirkan keterlibatan publik harus terus didorong, dipelihara, distimulasi, dan dimantapkan, bukan pemerintah daerah memposisikan diri seolah berada dipersimpangan jalan demokrasi, yang itu dibuktikan dengan lemahnya konsolidasi demokrasi. Dimana pemerintah daerah tidak mengakomodir kaum muda dalam pembangunannya, ini bila terjadi, maka bertanda bahaya, ancaman demokrasi kita sedang terjadi.
Bila ditelisik, Trisakti Bung Karno yang pernah disampaikan pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1964 yang berjudul `Tahun Vivere Pericoloso', atau sering dikenal dengan akronim `Tavip'. Bung Karno sebagai Presiden pertama pada saat itu mengungkap tiga paradigm yang akan mampu membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, baik secara politik maupun ekonomi. Ketiga konsep itu dinamakan Trisakti, yakni tiga kekuatan yang berfungsi sebagai kesaktian bangsa. Trisakti yang dimaksud Bung Karno adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya, ada apa dengan Trisakti Jokowi, apakah sedang sakit? Atau masih berada di tengah jalan menuju perwujudannya secara total.
Konsep Trisakti yang menjadi ajaran Bung Karno itu, kini menjadi jalan perjuangan pemerintahanan Jokowi-JK, dalam rangka membangkitkan kembali Indonesia menjadi bangsa yang besar secara politik maupun ekonomi, Jokowi-JK berkomitmen menjalankan hal tersebut. Jokowi sedang berupaya keras menggali dan mengimplementasikan karya Bung Karno, harus disadari visi besar itu bukan menjadi alat pencitraan Jokowi semata, tapi bagaimana memotivasi Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-JK.
Urgensi Desentralisasi Persatuan dan Implementasi Nawacita di Daerah
Seyogyanya DKI Jakarta sebagai barometer pembangunan di semua dimensi kehidupan tidak boleh secara over melakukan monopoli pembangunan, mengkapling program-program strategis pemerintah pusat. Begitu pula dalam mendorong pertumbuhan potensi pemuda di daerah, di seluruh penjuru Nusantara, pemerintah harus berlaku adil memberikan perhatiannya. Seperti di Manado salah satunya, wilayah strategis di Pulau Sulawesi yang masuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), perlu mendapat bagian dalam prioritas pembangunan sumber daya pemudanya, dan itu wajib ditopang pemerintah daerah.
Begitu pula dengan komponen rakyat yang perlu diakomodasi kepentingannya atau diberdayakan pemerintah demi kepentingan persatuan Nasional. Pada sisi lain tantangan kita adalah adanya infiltrasi paham radikal dan isu-isu yang berpotensi mengacaukan, merusak kerukunan di daerah masih saja `dipertontonkan' kelompok-kelompok tertentu, dalam waktu yang bersamaan institusi-institusi pemerintah seperti Kepolisian, Pengadilan dan TNI, bahkan sampai Ormas seperti kelabakan, masih lemah dalam koordinasi lintas sektoral. Faktanya, di tengah masyarakat belum tumbuh subur rasa nyaman, silahkan dilihat tindakan kriminalitas, perampokan dan kenakalan masih terjadi di depan mata kita, fungsi pencegahan yang dilakukan instansi berwajib perlu kiranya dioptimalkan.
Ormas bentukan pemerintah, sebagai otokritik, seringkali hanya berperan menjadi `media', budak, dan pengikut setia pemerintah tanpa memelihara nalar kritisnya. Pemerintah pun, dari pusat sampai ke daerah masih mengadopsi gaya kepemimpinan `kerajaan' yang masih nyaman dilayani, `disembah', sangat jarang yang bermental pelayan dari pemerintah kita, dan penulis yakin pemerintah pasti punya alibi untuk hal itu. Pemerintah memang punya kuasa besar mengatur, menyukseskan, mendapatkan, menghambat, dan menghentikan apa saja di Republik Indonesia ini yang disukai atau tidak disukainnya kepada publik dengan berbagai pendekatan. Terlepas dari itu semua, kebijakan diskriminatif masih saja kita temukan, baik berdasarkan pertimbangan keluarga, teman, koneksi, dan identitas-identitas lainnya yang berdampak mempolarisasi masyarakat, serta merusak sistem pemerintahan.
Kebijakan yang berkontaminasi dengan politik dinasti memang sulit diamputasi, padahal kebijakan diskriminatif lebih banyak membawa dampak dekonstruktif. Persatuan Nasional itulah yang menjadi solusinya, semangat primordialisme sempit dan kebangaan berkebilan menjadi warga mayoritas di Republik ini, perlu dibumi hanguskan, karena itu sekali lagi membuat perpecahan bangsa Indonesia terus berlangsung. Wujudkan persatuan Nasional itu dengan menerapkan persatuan dari daerah, rakyat dan pemerintah daerah jangan mengcopy paste kebiasaan-kebiasaan buruk berupa konflik, saling fitnah, menghujat sesama, mempertontonkan premanisme yang mungkin secara kasat mata pernah dilakukan elit politik, pimpinan Ormas, para pejabat yang ada di DKI Jakarta.
Cukup kita mewarisi tradisi-tradisi positif dan baik yang dilakukan di Jakarta, sembari kita menggali lebih banyak kearifan lokal di daerah Manado tercinta. Begitu banyaknya peristiwa kesejarahan yang membangkitkan rasa patriotisme, munculkan rasa cinta antara sesama, etos kerja yang tinggi, kemudian untuk pemerintah daerah harus betul-betul menerjemahkan serta menjalankan apa itu Nawacita dan Trisakti yang diperjuangkan Jokowi-JK. Memang realitas sosial saat ini peran pemerintah daerah begitu diberikan ruang otonom dalam memajukan daerahnnya, meski begitu pemerintah daerah tidak bisa absolud menentukan kebijakannya. Tapi, menjalankan program yang sifatnya berkesinambungan.
Dengan skema antara pemerintah pusat dan daerah yang saling menguatkan seperti itu, maka konstruksi sosial (social construction) harus dapat dijaga, hindari benturan kepentingan, harmonisasi kerja antara pemerintah dan rakyatnya ini menjadi ukuran sangat penting dalam suksesnya mempercepat pembangunan oleh pemerintahan. Bila pemerintah di daerah masih terkooptasi pada kebijakan diskriminatif, itu artinya perlu dan tak perlu bermimpi muluk-muluk, pemerintah sudah pasti gagal mewujudkan visinya. Distribusi kesejahteraan itu tidak boleh sama sekali terjebak pada segmen tertentu, apalagi karena interest sempit.
Selanjutnya, perlukan pemuda di Kota Manado menggapai Nawacita? Sekiranya penting, karena pemuda sebagai poros tengah pembangunan dan berada di depan karena semangatnya yang tinggi, energik, itu sebabnya dari begitu banyak alasan pemuda kenapa harus menggapai Nawacita, sedikit alasan di atas dapat menjadi pertimbangannya, mewakili argumentasi lainnya. Pemuda perlu meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar Internasional, agar Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lain. Hal itu, seperti tertera dalam poin ke-6 Nawacita, bahwa punya merupakan elemen penting, untuk itu tidak boleh sama sekali pemuda diberikan `batasan' untuk bermitra dengan pemerintah di daerah.
Menghendaki produktivitas rakyat, harus juga ditopang dengan dukungan serta singkronisasi kerja yang adil. Bukan, bersifat mengharapkan produktivitas itu hadir satu pihak dari bawah saja, rakyat memang mampu survive dan melahirkan produktivitasnya dengan sadar, tanpa bantuan pemerintah sekalipun, namun untuk konteks pembangunan holistik, pemerintah juga harus tau diri, jangan melimpahkan atau membebani rakyat secara keseluruhan sehingga rakyat mengurus dirinya sendiri, tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah. Itu namanya, pemerintah tak tau malu, jika membiarkan rakyatnya secara sendiri, dan independen mengurus urusan publik, atau urusan privat demi lahirkan produktivitas, kemudian itu diharapkan berkonsekuensi luas ke masyarakat lainnya.
Sungguh tidaklah sepadan, pemerintah tak sepantasnya berfikir sektoral, mau menang sendiri, mau mengelola pemerintahan secara sentralistik. Nah, kalau kita mengutip apa yang disampaikan Clement Attlee, Demokrasi adalah pemerintahan yang diisi dengan banyak diskusi, namun demokrasi hanya efektif bila engkau mampu membuat orang lain tutup mulut. Benarkah kesimpulan Attlee tersebut tentang demokrasi sedang diterapkan pemerintah di daerah? Padahal pemerintah dengan janji-janji politiknya bertekad mewujudkan keadilan sosial, kebebasan, nilai-nilai egaliter dan menghapus yang namanya penindasan. Namun, pada bagian yang lain, pemerintah dengan arogan mempertontonkan ketidakadilan.
Apapun itu, Nawacita harus dibumikan dengan cara-cara yang benar. Tak boleh, mengandalkan kekuasaan lantas secara `membabi-buta' mengabaikan aspirasi dan ekspektasi rakyat tentang kesejahteraan. Pemerintah diminta member ruang, terutama kepada pemuda sebagai agen kontrol sosial. Pembangunan tidak boleh berpedoman pada menjadikan pemuda sebagai objek, tapi bagaimana menjadikannya sebagai subjek pembangunan. (*)

Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help