TribunManado/

Gubernur Jateng Tepis Tudingan Ada Dana KTP-el ke Fraksi PDIP

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo membantah adanya aliran dana proyek pengadaan KTP elektronik.

Gubernur Jateng Tepis Tudingan Ada Dana KTP-el ke Fraksi PDIP
tribunnews
Politisi PDIP Ganjar Pranowo mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/10). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo membantah adanya aliran dana proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) ke Fraksi PDI-Perjuangan periode 2009-2014.

Dalam sidang kasus korupsi e-KTP untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, pengacara Andi sempat menanyakan kepada Ganjar soal dugaan jatah untuk tiga partai politik dari uang KTP-el.

"Enggak, itu kan semua tadi makanya saya tanyakan, itu siapa yang bilang? Terus alokasinya siapa? Kan hanya disebutin. Siapa yang men-deliver dan menerima? Kan enggak disebutkan," kata Ganjar, usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/10).

Ganjar berasumsi, mungkin saja ada orang yang merancang itu. Namun, apakah rencana itu tereksekusi atau tidak, Gubernur Jawa Tengah itu tidak memahaminya.

"Makanya tadi saya langsung tekankan, tadi siapa yang bicara? dari mana? ter-deliver apa enggak?" ujar Ganjar.
Soal tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut dia menolak pembagian uang KTP-el karena jumlahnya terlalu sedikit, dibantah oleh Ganjar. Dia menyebut Nazaruddin berbohong.

"Bohong. Orang boleh ngarang cerita, tapi kalau anda melihat dari konfrontasi saya waktu itu dengan Miryam S Haryani, Miryam yang membagi duit saja dia mengatakan tidak," ujar Ganjar.

Majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta mencecar mantan pimpinan Komisi II DPR yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar dicecar terkait adanya dugaan proyek KTP-el terkait partai politik tertentu.

"Ada info yang mengatakan bahwa proyek KTP-el dalam tanda kutip proyek dari partai tertentu," kata hakim kepada Ganjar.

Ganjar mengaku tidak tahu soal itu. Hakim kembali bertanya apakah ada permintaan agar proyek KTP-el bisa dikawal sedemikian rupa agar proses penganggaran sesuai dengan harapan orang tertentu. "Saya tidak tahu," jawab Ganjar.
"Tidak ada tendensi ke situ?" tanya hakim.

"Enggak," ujar Ganjar. Hakim kembali mengulang pertanyaan yang hampir sama, soal apakah proyek KTP-el merupakan proyek dari partai tertentu. Ganjar membantah hal tersebut. Hakim kemudian bertanya, selama menjadi anggota DPR, apakah Ganjar pernah mendengar atau melihat bahwa suatu proyek di sana merupakan proyek partai tertentu.

Halaman
12
Editor: Lodie_Tombeg
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help