TribunManado/

Penggugat Perpu Ormas Mendapat Ceramah Dengan Nada Tinggi Dari Ketua MK

Dengan nada yang meninggi, Arief meminta Khozidudin menjelaskan maksud pernyataan khozidudin terkait ucapannya

Penggugat Perpu Ormas Mendapat Ceramah Dengan Nada Tinggi Dari Ketua MK
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17 

Belum sempat Khozidudin mengucap kata melalui mikrofon, Arief menyatakan bahwa sidang ditutup. Bahkan, Arief tidak sempat menyebutkan jadwal sidang selanjutnya.

"Saya kira sudah tidak ada yang ngomong lagi, sudah selesai, tidak mengenai apa yang harus kita bicarakan. Anda (Khozidudin) hanya berandai-andai dan Anda prejudice dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi," kata Arief.

"Ya, Saudara kalau begitu bisa diinikan (dikenakan tindakan) contempt of court (menghina peradilan). Tidak usah dinyalakan lagi (mikrofonnya), sidang selesai dan ditutup," tegas Arief sambil mengetuk palu.

Sidang uji materi kali ini digelar untuk delapan pemohon gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Kedelapan pemohon tersebut, yakni pemohon nomor perkara 38, 39, 41, 48, 49, 50, 52, 58/PUU-XV/2017.

Sebelumnya, Ketua DPN Perhimpuan Pemuda Hindu Indonesia, Sures Kumar melaporkan Eggi ke Bareskrim Mabes Polri.

Sures menganggap Eggi menyebarkan ujaran kebencian terkait agama tertentu. Belakangan, laporan diubah menjadi penghinaan agama.

Pernyataan yang disampaikan Eggi di luar sidang MK terkait terbitnya Perppu Ormas.

Saat menyampaikan laporan, Sures membawa sejumlah bukti, antara lain video dari Youtube yang menayangkan Eggi saat wawancara dan juga berita media online. 

Laporan tersebut diterima dengan laporan polisi Nomor LP/1016/X/2017/Bareskrim.

Menanggapi laporan tersebut, Eggi membantah melakukan ujaran kebencian. 

Menurut dia, dalam sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa", sudah jelas bahwa hanya Islam yang memiliki konsep Tuhan yang Esa.

Jika mengacu isi Perppu Ormas yang melarang organisasi yang tak sesuai Pancasila harus dibubarkan, kata Eggi, maka kelompok yang tidak menerapkan sila pertama itu harus dibubarkan. 

"Secara objektif artinya tidak memihak pada siapapun, bila sudah berlaku jadi hukum maka setiap ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan," kata Eggi. 

Namun, kata Eggi, dalam Islam diajarkan untuk tak mengurusi ajaran agama lain. 

Oleh karena itu, Eggi mendesak agar Perppu Ormas tidak.diberlakukan untuk menghormati keyakinan masing-masing. 

"Jadi jangan salah paham dengan saya. Justru saya berjuang untuk toleransi tersebut yang dihilangkan dengan berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu," kata Eggi. 

Editor: Try Sutrisno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help