TribunManado/

Upaya KY Mewujudkan Peradilan Bersih Terkendala Wewenang yang Terbatas

KY RI menerima 1.473 pengaduan sepanjang paruh pertama 2017. Dari ribuan pengaduan yang masuk hanya 712 pengaduan yang bisa diproses.

Upaya KY Mewujudkan Peradilan Bersih Terkendala Wewenang yang Terbatas
Istimewa
Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH di Hotel Quality Manado, Rabu (11/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Fernando Lumowa

 
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Meski hadir sejak 12 tahun lalu, peranan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dirasa belum maksimal.

Tak sedikit masyarakat yang belum tahu fungsi lembaga negara ini dalam mewujudkan peradilan bersih di Indonesia.

Khususnya, tugas utama KY dalam pemantauan dan penindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Hal ini terlihat dari jumlah pengaduan/laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dan bermuara pada pemberian sanksi atawa vonis hakim.

KY RI menerima 1.473 pengaduan sepanjang paruh pertama 2017. Dari ribuan pengaduan yang masuk hanya 712 pengaduan yang bisa diproses.

Lebih jauh, KY merekomendasikan 33 hakim terlapor untuk diberi sanksi ke Mahkamah Agung (MA). Hanya empat rekomendasi yang ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA).

“Dan, Cuma dua orang hakim yang menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” ujar KMS A. Roni, Karo Pengawasan Perilaku Hakim KY dalam lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH di Hotel Quality Manado, Rabu (11/10/2017).

MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk diberi sanksi.

Di sinilah persoalan, amanat UU Nomor 22 tahun 2004, tugas KY sebatas merekomendasikan hakim terduga pelanggar KEPPH diberi sanksi, dari paling ringan demosi hingga terberat, pemecatan.

Halaman
12
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help