TribunManado/

Penghubung KY Sulut Terima Belasan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Penghubung KY (PKY) ini merupakan kepanjangan tangan KY dalam menerima pengaduan masyarakat di tingkat provinsi.

Penghubung KY Sulut Terima Belasan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
Istimewa
Lokakarya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH di Hotel Quality Manado, Rabu (11/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Fernando Lumowa

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial (KY) memiliki penghubung di daerah-daerah.

Penghubung KY (PKY) ini merupakan kepanjangan tangan KY dalam menerima pengaduan masyarakat di tingkat provinsi.

Kalau di tingkat nasional KY RI menerima rata-rata 3 ribuan pengaduan per tahun, bagaimana dengan PKY Sulawesi Utara?

Data di KY RI menyebut, sepanjang tahun ini ada 18 pengaduan yang masuk ke PKY Sulut. Setelah diverifikasi, hanya tujuh yang merupakan kewenangan KY. Satu diantaranya merupakan laporan perilaku murni hakim.

Dalam arti bisa ditindaklanjuti yang bisa bermuara pada rekomendasi ke MA. “Sementara, dua laporan yang bukan wewenang, sudah kami teruskan ke lembaga terkait,” ujar Mercy Umboh, Plt Koordinator Penghubung KY Sulut, Rabu (11/8/2017)

Mercy menjelaskan, masyarakat bisa mengadu ke PKY lewat pengaduan tertulis. Bisa membawa langsung ke kantor PKY Sulut di Jalan 17 Agustus Manado. “Pengaduan juga bisa dikirim lewat pos, via website KY,” kata mantan pegiat LBH Manado ini.

Kata Mercy, tata cara pemasukan laporan harus benar. Dimana dalam surat laporan pelapor wajib menyebutkan identitas, alamat, pekerjaan, nomor telepon dan melampirkan KTP (atau SIM/Passport), surat kuasa bila memakai pengacara atau kuasa lainnya.

Kemudian, dalam laporan menyebutkan nama dan jabatan terlapor yang diduga melanggar KEPPH. Pelapor wajib menguraikan dugaan pelanggaran KEPPH, nama hakim/majelis hakim dan nomor perkara serta melampirkan bukti-bukti seperti foto, rekaman, keterangan saksi dan kronologis dan/atau berita acara persidangan.

“Semua laporan yang masuk kami teruskan ke KY RI di Jakarta. Kami terbuka bagi masyarakat yang hendak berkonsultasi mengenai tatacara pemasukan laporan dugaan pelanggaran KEPPH,” kata Mercy.

Syarat-syarat mengadu ke KY

  • Laporan tertulis berbahasa Indonesia
  • Identitas pelapor (salinan KTP/SIM/Passport, nomor telepon,
  • Surat kuasa bila menggunakan pengacara/pihak yang dikuasakan
  • Menyebutkan nama dan jabatan terlapor (hakim/majelis hakim yang dilaporkan)
  • Nomor perkara
  • Uraian dugaan pelanggaran KEPPH
  • Uraian kronologis perkara dan dugaan pelanggaran
  • Bukti-bukti seperti rekaman, foto, keterangan saksi secara tertulis, berita acara persidangan.

Kanal melapor:
1. Kantor KY RI di Jakarta
2. Kantor Penghubung KY Sulawesi Utara di Manado
3. Via Pos Indonesia ditujukan ke Ketua KY Indonesia
4. Via online

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help