TribunManado/

Pemkot Tomohon Gelar Rakor Bantuan Hukum

"RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis dan focus kepada kegiatan prioritas Ranham Indonesia,"

Pemkot Tomohon Gelar Rakor Bantuan Hukum
TRIBUNMANADO/FERDINAND RANTI
Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan kegiatan rapat koordinasi bantuan hukum dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) bertempat di Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (11/10/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Manado Ferdinand Ranti

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan kegiatan rapat koordinasi bantuan hukum dan  Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) bertempat di Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (11/10/2017)

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan Albert J Tulus SH dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan resmi yakni dengan dikeluarkannya UU No 39 Tahun 1999 yang mengamanatkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi serta menegakkan dan memajukan HAM.

Implementasinya tertuang pada pasal 72 bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah-langkah implementasi secara efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertanahan, keamanan negara dan bidang lainnya.

"Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 tersebut maka pemerintah menetapkan rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham) yang dituangkan dalam PP No 75 Tahun 2015.  RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis dan focus kepada kegiatan prioritas Ranham Indonesia," kata Tulus.

Menurut dia, dalam Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum bagi ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berhadapan atau mengalami masalah hukum.

"Dalam pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada para pegawai ASN untuk melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, termasuk tindakan melawan hukum seperti korupsi, akan tetapi harapan kita semua tidak ada ASN kita yang tersangkut kasus hukum atau kasus korupsi, karena adanya upaya kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu," pungkasnya.

Kepala Bagian Hukum Sekdakot Tomohon Denny M Mangundap mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tatacara dan prosedur-prosedur dalam penanganan permasalahan hukum atau sengketa kepegawaian yang melibatkan ASN dan tata cara pelaporan Ranham 2018, juga agar para ASN mengetahui hak dan kewajiban dalam pemberian bantuan hukum serta tercapainya Kota Tomohon sebagai Kota peduli HAM.

Turut hadir, sebagai narasumber Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara Glady Kawatu dan Pengacara Jeane Maengkom serta jajaran Pemkot Tomohon.

Penulis: Ferdinand_Ranti
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help