TribunManado/

Terkait Kasus Suap Terhadap Hakim, Ini Kata Dosen Fakultas Hukum Unsrat

Keterlibatan KPK sangat penting agar kasus yang mangkrak yang ditangani oleh Kejaksaan dan Polri

Terkait Kasus Suap Terhadap Hakim, Ini Kata Dosen Fakultas Hukum Unsrat
TRIBUNNEWS.COM/ABDUL QADIR
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono (rompi oranye) digiring petugas dari kantor KPK, Jakarta, ke mobil tahanan, pada Minggu (8/10/2017) dini hari. Ia ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima uang diduga suap terkait penanganan gugatan banding kasus korupsi ibunda anggota DPR Aditya Anugrah Moha, Marlina Siahaan. 

Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Rodrigo Elias, mengatakan tertangkapnya Aditya Moha Siahaan, anggota DPR RI asal Sulut yang diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulut Sudiwardono,  menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparat penegak hukum di daerah, agar tak main‑main dalam penanganan kasus korupsi.

Menjadi trend sekarang tak hanya di Sulawesi Utara, tapi Indonesia jika ada pejabat atau orang yang memiliki pengaruh besar terkena masalah hukum, selalu ada upaya untuk menyuap aparat agar kasus yang ditangani bisa dipengaruhi putusannya termasuk untuk dibebaskan dari berbagai tuntutan.

Upaya untuk menyuap tak hanya terbatas pada hakim yang akan memutus perkara, tapi semua aparat yang dianggap berpengaruh untuk menyelesaikan perkara hukum agar tak divonis bersalah.

Untuk mengoptimalkan penegakan supremasi hukum di daerah, perlu ada pengawasan ketat untuk seluruh penegak hukum dari semua stake holder, agar penanganan kasus dapat berjalan komprehensif dan tuntas.

Artinya, dalam penyelesaian kasus, harus ada informasi dari internal instansi jika terjadi dugaan penyimpangan, seperti upaya suap.

Selama ini pemberantasan dugaan korupsi yang terjadi di lembaga penegak hukum, secara konsisten baru dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Operasi tersebut sangat baik, namun belum bisa memberantas praktek korupsi hingga ke akar‑akarnya, jika dari internal lembaga penegak hukum lain, seperti pengadilan, Kejaksaan, dan Polri tak melakukan pengawasan internal dengan baik.

Selain pengawasan dan laporan dari internal instansi penegak hukum, KPK juga perlu melakukan supervisi untuk penuntasan kasus dugaan korupsi di Sulut.

Misalnya, untuk kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Jiwa Ratumbuysang dan pemecah ombak. Jika hanya mengandalkan Kejaksaan untuk menanganinya, kasus tersebut prosesnya sangat lambat dan terkesan menjadi kabur.

Keterlibatan KPK sangat penting agar kasus yang mangkrak yang ditangani oleh Kejaksaan dan Polri, bisa tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KPK kini menjadi harapan besar masyarakakt untuk memberantas dugaan korupsi di daerah ini. 

Penulis: Warsteff_Abisada
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help