TribunManado/

Olly Keluarkan Sepuluh Aturan Tingkatkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey telah menerbitkan sepuluh aturan dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Olly Keluarkan Sepuluh Aturan Tingkatkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Gubernur Sulut 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Sulawesi Utara (sulut) Olly Dondokambey telah menerbitkan sepuluh aturan dalam meningkatkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di daerah setempat.

"Gubernur Sulut Olly Dondokambey serius dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulut, Asri Basir, Senin (9/10/2017).

Asri menambahkan keseriusan pemerintah daerah ini, untuk memberikan perlindungan kepada tenagakerjanya. Banyaknya regulasi yang dikeluarkan merupakan pertama di Indonesia.

Dengan regulasi ini akan mendongkrak jumlah kepesertaan baik tenaga kerja penerima upah maupun bukan penerima upah. "Selain melindungi pekerja atas kecelakaan kerja dan kematian, diharapkan Sulut mampu meraih penghargaan Paritrana dari Presiden RI Joko Widodo," ungkapnya.

Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan, Adiaasah Curmacosasih mengungkapkan peraturan yang dikeluarkan antara lain pertama, Peraturan Gubernur Sulut Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melaui badan penyelenggara Jaminan sosialKetenagakerjaan. Kedua, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 381 tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulut.

Ketiga, Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Provinsi Sulawesi Utara tentang pengenaan sanksi Administrasi Tidak Mendapatkan Layanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No: PER /46W 092017 No 400/2619. 1/Sekr DTKT.

Keempat, Surat Edaran No 560/2568-1/Sekr DTKT tentang kepesertaan Dosen dan Guru dan pegawai dilembaga Pendidikan se ProvinsiSulawesi Utara dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, Surat Edaran No 560/2569.1 sekr DTKT tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

Keenam, Surat Edaran No:560/2567.1/Seker.DTKT tentang Kepesertaaan Aparatur Desa se Provinsi Sulawesi Utara dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
Ketujuh, Surat Edaran No:560/2565.1/Seker-DTKT tentang PerlindunganTenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Antar Waktu Tertentu Yang Bekerja Pada Sektor Jada Konstruksi.

Kedelapan, Surat Edaran No 560/257o.1/Sekr DTKT tentang Kepesertaaan Tenaga Ahli Konsultan Individual di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Provinsi Sulawesi Utara dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kesembilan, Surat Edaran No 560/2566.1/Sekr DTKT tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakekrjaan diProvinsi Sulawesi Utara.

"Kesepuluh Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 380 Tahun 2017 tentang Pembentukan panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Sulut. (erv)

Penulis: Herviansyah
Editor: Try Sutrisno
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help