News Analysis, Dr Welly: Pemerintah Harus Berani dan Tegas Larang Warga

Dr Welly Waworundeng

Dosen Fisip Unsrat Manado

PEMERINTAH daerah harus tegas untuk melarang dan menindak setiap warga yang membangun rumah di daerah aliran sungai (DAS), maupun di daerah rawan longsor.

Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menata daerah termasuk permukiman, agar tak mengancam keselamatan warga masyarakatnya.

Namun demikian, tindakan pemerintah tentu harus didasari dengan dasar aturan yang jelas. Sebab, tak boleh sembarang melakukan penertiban pemukiman ilegal di DAS maupun daerah rawan banjir, karena bisa memicu terjadinya konflik sosial.

Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah, pasti tak semua pihak bisa menerimanya. Tapi, untuk kepentingan publik, maka pemerintah harus berani mengambil tindakan yang didahului dengan tahapan sosialisasi.

Dalam melakukan penertiban, pemerintah juga perlu memikirkan kondisi masyarakat. Jika mereka harus pindah tempat dari area DAS, maka baiknya disiapkan lokasi yang tepat, untuk mereka tinggal. Artinya, pemerintah juga memberikan solusi konkret bagi masyarakat, yang umumnya tak memiliki tempat tinggal permanen, sehingga memaksakan diri bermukim di area DAS dan tempat rawan banjir serta longsor.

Penyiapan lokasi dan beragam fasilitas pendukung lainnya, tentu tak bisa dilakukan secara gratis oleh pemerintah. Tapi, harus dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi, jika tak bisa ditata dananya, maka pemerintah bisa menjalin kemitraan dengan pihak swasta sebagai donatur untuk membantu masyarakat agar bisa keluar dari area rawan banjir dan longsor di sepanjang DAS.

Yang paling penting harus diingat dan dilakukan pemerintah dalam mengambil satu keputusan, sikap atau kebijakan harus arif dan bijaksana, agar masyarakat tak dirugikan, tapi bisa lebih sejahtera. (war)